TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengaku partainya tidak pernah menerima dana Pemilu 1999, selain dana resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan dana dari simpatisan atau anggotanya. “Sepengetahuan saya nggak ada, tapi kalau memang terbukti ada yang menerima ya akan kita tindak,” ujar Muhaimin di sela acara Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan PKB di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jum’at (28/3). Muhaimin mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Gus Dur bahwa sejumlah partai besar menerima dana non bujeter Bulog dengan total nilai Rp. 109 milyar, pada Pemilu 1999 lalu. “Sejak saya jadi Sekjen sampai sekarang setahu saya tidak ada,” tegas Muhaimin. Muhaimin menjelaskan dana kampanye Pemilu lalu ang digunakan PKB, mayoritas berasal dari daerah, yaitu sumbangan dari anggota dan simpatisan. Ia mengaku PKB menerima dana Pemilu dari KPU yang nilainya cukup besar. Namun, dia enggan menyebutkan besar dana yang diterima. Dia juga mengaku dana yang masuk ke kas PKB belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan kampanye. “Malah kami merasa kesulitan dana waktu itu,” keluhnya. Mengenai rencana untuk mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dana non bujeter Bulog, dia memastkan PKB akan mendukungnya. Komisi III, menurut Muhaimin, akan terus mengkaji dan menindaklanjuti. “Harus dibongkar, karena kalau tidak berarti PKB mentolerir penyelewengan itu,” tegasnya. (Retno Sulistyawati-Tempo News Room)