TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman, mendukung langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengatakan langkah ini strategis untuk membenahi pendidikan.

"Ini merupakan keputusan perdana yang strategis dari Menteri Anies dalam upayanya membenahi dunia pendidikan di Indonesia yang penuh silang-sengkarut ini," kata Budi Santoso dalam siaran persnya, Sabtu, 6 Desember 2014.(Baca: Menteri Anies Baswedan Stop Kurikulum 2013)

Menurut Budi, sejak awal, Kurikulum 2013 memang sudah diwarnai kontroversi. Dia menilai proses perencanaan dan pelaksanaan kurikulum ini tak transparan, tergesa-gesa, dan terkesan dipaksakan tanpa persiapan. Uji cobanya pun tidak memadai. "Padahal ini merupakan sebuah perubahan kurikulum yang sangat penting," ujarnya.

Banyak masyarakat yang melaporkan kekacauan penerapan kurikulum baru itu kepada Ombudsman. Misalnya, ihwal distribusi buku pelajaran yang bermasalah, penjualan buku paket di pasaran, minimnya pelatihan bagi guru, serta kerumitan sistem penilaian.(Baca:Kurikulum 2013 Dibatalkan, Balik ke Kurikulum 2006 )

Atas laporan itu, Budi berniat memberi masukan kepada Anies. Dia juga akan menyampaikan laporan masyarakat soal penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan ujian nasional, transparansi dan penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa, kekerasan di lingkungan sekolah, dan masalah sertifikasi guru. (Baca:Ombudsman: Kurikulum 2013 Membebani Guru dan Siswa)

Dia berharap Anies segera membuat keputusan strategis atas berbagai masalah itu. "Sehingga perbaikan dan pembenahan di dunia pendidikan segera terealisasi," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Baca juga:
Pemancing di Ciliwung: Plastik Lagi, Sampah Lagi
Hatta Rajasa: Hormati SBY, Dukung Perpu Pilkada
Beda Jakarta dan Blitar, Djarot: Blitar Manageable
Begini Cara Bakorkamla Amankan Laut