TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Indonesia Boediono enggan diwawancara wartawan terkait dengan kabar bahwa dirinya berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.
"Saya diberi tahu, Bapak belum berkenan untuk diwawancara," kata seorang penjaga rumah Boediono, Praka Alpius alias Al, 30 tahun, di rumah Boediono di kawasan Mampang, Jakarta. (Baca: Adnan Pandu Bantah Sebut Boediono Tersangka)
Al juga mengatakan bahwa bosnya saat ini sedang tidak berada di rumah. "Bapak pergi bersama ibu sejak pukul 10 pagi," katanya. Al tidak mengetahui ke mana Boediono pergi. Namun Al memastikan bosnya itu hanya pergi di dalam kota.
Dari pantauan Tempo, rumah Boediono terlihat kosong. Hanya ada seorang petugas jaga yang duduk di teras rumah berpagar hitam itu. Ada pula seorang anak kecil yang sedikit mengintip dari dalam rumah. Di halaman rumah Boediono, tidak terlihat ada mobil yang terparkir. Pintu utama rumah itu pun tertutup rapat.
Di depan rumah, ada mobil milik media Kompas TV yang juga sedang menunggu. Al mengatakan, selain Tempo, beberapa wartawan memang sempat menanyakan keberadaan Boediono sejak tadi pagi. Namun belum ada yang dilayani wawancara oleh Boediono.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja menyatakan KPK sudah menetapkan wakil presiden Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century. Namun kabar itu dibantah oleh Johan Budi S.P., juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi.
MITRA TARIGAN
Baca juga:
Jadi Gubernur FPI, Berapa Gaji Fahrurrozi?
Gubernur FPI Tantang Ahok Bikin Survei
Prabowo Kecup Titiek Soeharto, Ical Girang
Moratorium Menteri Susi Diprotes, Tanda Ada Mafia
KPK Geledah Rumah Istri Muda Fuad Amin
Berita terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?
11 menit lalu
Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?
Baca SelengkapnyaPenyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut
39 menit lalu
Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.
Baca SelengkapnyaAlasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar
43 menit lalu
Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.
Baca SelengkapnyaAnggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri
3 jam lalu
ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.
Baca SelengkapnyaJelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim
4 jam lalu
IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron
Baca SelengkapnyaPesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya
6 jam lalu
Yudi mengatakan jika pun merasa benar, seharusnya Nurul Ghufron mengikuti rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaSYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy
6 jam lalu
Tidak hanya itu, ia membenarkan bahwa pernah mengeluarkan Rp 46 juta untuk Durian Musang King untuk SYL saat ditanyai oleh jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan
7 jam lalu
Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro
8 jam lalu
Perseteruan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana kian memanas.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik
8 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron meminta Dewas menunda sidang pembacaan putusan sidang etik atas penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya