Korupsi Politikus Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

Reporter

Kamis, 4 Desember 2014 08:33 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan kebanyakan praktek korupsi di Indonesia disebabkan oleh ulah politikus. Korupsi yang dilakukan politikus, kata Dadang, berdampak bagi pertumbuhan ekonomi "Serta akses kesejahteraan bagi warga negara Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2014.

Dadang mengatakan problem korupsi di dunia politik merupakan akar masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi, kata Dadang, tahun ini merupakan merupakan tahun politik karena ada pemilihan umum. (Baca: Indeks Korupsi: Indonesia Naik, Cina Melorot)

Hasil penilaian corruption perception index atau indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat daripada tahun sebelumnya. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-107 dengan skor 34 dari 175 negara yang diukur.

Sedangkan survei persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2013 menyebutkan 71 persen responden paham bahwa praktek politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.

Bahkan, menurut hasil survei itu, hampir seluruh responden (92 persen) menyatakan tersangkutnya pejabat dan politikus dalam kasus korupsi merupakan hal yang galib terjadi di Indonesia.Adapun data global corruption barometer 2013 yang dikeluarkan oleh Transparency International menyebut partai politik dan parlemen sebagai salah satu institusi yang sarat dengan korupsi. (Baca: Hitung Duit Fuad Amin, KPK Butuh Waktu Tujuh Hari)

Kasus korupsi oleh politikus yang kini tengah hangat adalah skandal Fuad Amin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Fuad diduga menerima uang dari PT Media Karya Sentosa dalam kaitan dengan tender jual-beli gas.

REZA ADITYA

Berita Terpopuler
Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
Fuad Amin Ditangkap KPK, Ini Motif Suapnya

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya