Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 3 Desember 2014 21:33 WIB

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyapa warga saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi malam ini. Ia tak membantah nilai perusahaannya mencapai Rp 1 triliun. (Baca: Menteri Susi Diminta Gandeng Nelayan Awasi Laut)

Namun, saat ditanya jumlah kekayaan pribadinya, Susi menjawab singkat. "Saya punyanya perusahaan yang banyak," ujarnya sembari menuju ke mobil Toyota Alphard hitam bernomor polisi B-1187-RFS.

Susi yang datang dengan mengenakan baju berwarna ungu itu mengatakan menemui Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk menyerahkan laporan kekayaan. (Baca: Terpaksa Dandan, Menteri Susi Salahkan Wartawan)

Sebelumnya, KPK sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 14 menteri dan satu wakil menteri. Pada 24 November silam, Menteri Ketenagakerjaan menyerahkan LHKPN kepada KPK. (Baca: Tak Lulus SMA, Menteri Susi Ajari Mahasiswa)

Juru bicara KPK, Johan Budi, menjelaskan sebelum Hanif, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sudah melaporkan kekayaan mereka. Johan mengimbau para menteri lainnya untuk melaporkan kekayaan.

"Jika tidak, kami akan surati," ujarnya, Senin, 24 November 2014. Jika LHKPN tak kunjung diterima, KPK akan melapor kepada presiden.

MARIA YUNIAR

Baca berita lainnya:
Misteri Ceceran Duit di Rumah Fuad Amin
Hitung Duit Fuad Amin, KPK Butuh Waktu Tujuh Hari
Awas, Nama-nama Berikut Ini Terlarang Digunakan!
Kena Razia, Pengendara Ajak Duel Polisi
Hari Ini, Gubernur FPI Blusukan di Ciliwung

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya