TEMPO.CO, Pekanbaru - Publik Servis Monitoring Indonesia Coruption Watch (ICW) Aisy Ilfiyah mengusulkan ke KPK untuk mengandangkan narapidana koruptor di kebun binatang. "Sebaiknya sekalian dikerangkeng saja dengan hewan langka," kata Aisy, saat menjadi pembicara dalam "Seminar Nasional Antikorupsi" di Pekanbaru, Selasa, 2 Desember 2014.
Usulan itu menjawab pertanyaan dari seorang peserta yang menyebutkan, belum adanya efek jera bagi pelaku koruptor. "Koruptor dihukum ringan di Indonesia, kenapa tidak seperti Cina yang berani hukum mati," tanya Mahasiswa Universitas Riau, Rahma Aulia.
Menurut Aisy, cara sederhana itu dinilai lebih efektif memberikan efek jera kepada pelaku koruptor. Sebab, mereka akan merasa malu saat menjadi tontonan warga ketika berdampingan dengan hewan di kebun binatang.
Untuk kandang koruptor, Aisy berujar, mestinya disebutkan nama dan jenis pelanggarannya. "Agar pengunjung dapat memberikan edukasi kepada anaknya, bahwa orang yang ada di dalam kandang itu adalah koruptor. Jadi jangan ditiru," katanya disambut tawa peserta.
Aisy menyebutkan, hukum mati belum tentu memberi efek jera bagi koruptor. Dia menjelaskan, berbagai literatur menyebutkan, hukum mati yang diterapkan di Cina justru beberapa tahun belakangan mengalami penurunan tren positifnya. "Jadi perlu dicermati dulu, apakah hukum mati di Cina masih berlaku atau tidak?" ujarnya.
Anggapan tersebut dibenarkan Kepala Unit Pendidikan dan Pelayanan KPK Ryan Herviansyah. Menurut dia, awal berlakunya undang-undang hukum mati di Cina memang membawa dampak positif bagi negara tersebut. Namun belakangan tren positif itu semakin menurun.
Sejauh ini KPK telah membuat langkah efek jera dengan melakukan pemiskinan harta para koruptor. "Ini tantangan kita bersama, mesti optimis korupsi bisa diberantas," ujarnya.
