TEMPO.CO,Jakarta - Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyarankan penundaan perhelatan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Rekomendasi itu disampaikan guna menjembatani dua kubu internal Golkar yang tengah berkonflik.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan rekomendasi itu hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki konsekuensi berupa sanksi. "Kami hanya bisa memberikan masukan, karena kewenangan melaksanakan munas itu ada pada pengurus," kata Akbar di rumahnya, Kamis, 27 November 2014. (Baca juga: Alasan Akbar Cs Sarankan Penundaan Munas Golkar)
Akbar menjelaskan, rekomendasi berupa penundaan munas itu diambil setelah 13 anggota Dewan Pertimbangan menggelar rapat pada Kamis malam. Menurut Akbar, pertentangan yang dipicu oleh penetapan jadwal munas itu mengancam keutuhan partai. (Baca juga: Ini Solusi Kisruh Golkar)
Pada Senin dan Selasa lalu, dalam rapat pleno, Gokar dilanda kericuhan. Buntutnya, Wakil Ketua Golkar Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Bersama sejumlah politikus senior, seperti Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y. Thohari, Agun Gunanjar, dan Muladi, Presidium membekukan kepengurusan Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie. (Baca juga: (Baca juga: Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?))
Kelompok Agung berencana mengadakan munas pada Januari 2015. Sedangkan kubu Aburizal ngotot menggelar munas pada 30 November mendatang di Bali. (Baca juga: Panitia Munas Golkar: Jumlah Kandidat Maksimal 3)
