Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
TEMPO.CO,Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar mempersoalkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan program bantuan itu disebut kacau-balau dan justru menyasar keluarga berkecukupan. Karut-marut penyaluran dana itu ditemukan di Desa Bendo, Kecamatan Srengat. (Baca berita lainnya: Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan)
Di desa tersebut, Dewan menemukan 20 kepala keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan dana Rp 200 ribu per bulan dari program itu. Program itu justru dinikmati keluarga yang tergolong mampu. "Secara hukum, ini bisa dipidanakan," kata Wasis Kunto Atmojo, anggota DPRD dari Partai Gerindra, Kamis, 27 November 2014.
Melihat kondisi di lapangan, Wasis menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan. Wasis curiga program tersebut sengaja disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapat dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi itu. (Baca: PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)
Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Kabupaten Blitar yang menjadi sasaran PKPS yakni 72.026 kepala keluarga. Mereka menerima dana kompensasi sebesar Rp 400 ribu untuk pencairan November dan Desember. "Soal 20 kepala keluarga yang tak mendapatkan dana kompensasi ini harus diusut agar tingkat penyimpangannya tak makin besar," kata Wasis.
Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Bendo Arif Budiman mengatakan seluruh proses pendataan penerimaan dana kompensasi dilakukan petugas BPS tanpa melibatkan perangkat desa. Bahkan perangkat desa tidak dimintai konfirmasi atas data tersebut. "Inilah yang membuat banyak kesalahan," katanya. (Baca juga: 42 Ribu Warga Miskin Solo Dapat Dana Kompensasi)
