Jokowi Larang Menteri ke DPR, Fahri: Panggil Seskab

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 26 November 2014 14:29 WIB

Fahri Hamzah. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan parlemen segera memanggil Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut dia, Sekretaris Kabinet perlu mengklarifikasi surat edaran yang isinya melarang jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

"DPR berhak memanggil Sekretaris Kabinet untuk memastikan surat edaran itu benar ada atau tidak," kata Fahri dalam rapat dengar pendapat fraksi pada sidang paripurna DPR di Nusantara II, Jakarta, Rabu, 26 November 2014. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang seluruh jajaran menteri kabinetnya menghadiri
rapat bersama DPR. Larangan Jokowi tersebut kabarnya tertuang di dalam surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada para menteri. (Baca: Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR)

Fahri menuturkan pimpinan DPR tak mendapat surat yang menjelaskan larangan menteri menghadiri rapat dengan DPR. "Sampai hari ini, tidak ada surat yang masuk kepada pimpinan mengenai larangan tersebut," kata Fahri. (Baca: Kabinet Jokowi Boikot DPR hingga Komisi Terbentuk)

Menurut dia, seharusnya, DPR mendapatkan surat yang menerangkan menteri dilarang menghadiri rapat bersama DPR. "Kalau memang tidak ada, hal itu tak bisa kami tanggapi," ujarnya. (Baca juga: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)

NURIMANJAYABUANA

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Interpelasi Jokowi | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi
Pembunuh Sri, Jean Alter Incar Tante Kesepian?
Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

2 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

2 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

11 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya