Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Riant Nugroho, mengingatkan agar pemerintah jangan terlalu baik kepada penerima bantuan sosial. "Pemerintah jangan seperti Sinterklas," kata Riant saat dihubungi pada Ahad, 23 November 2014.
Riant menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terlihat terlalu baik, seperti Sinterklas. Salah satu tindakan Presiden Jokowi yang dianggap baik, kata dia, adalah pemberian bantuan sosial melalui "kartu-kartu sakti" kepada masyarakat kurang mampu, tanpa menetapkan jangka waktu.
Riant menjelaskan, bila penerima bantuan tunai sangat-sangat miskin, bantuan Rp 200 ribu per bulan itu bisa diberikan dalam jangka waktu dua tahun. Namun, bila penerima bantuan tunai masih cukup mampu, seharusnya pemberian dilakukan secara terpola.
Contohnya, pemerintah memberi bantuan tunai selama satu tahun tunai dengan nilai penuh, tapi selanjutnya dikurangi 25 persen. Perlahan dikurangi lagi menjadi 50 persen, kemudian berkurang lagi menjadi 25 persen.
Pemberian dengan pola seperti ini, kata Riant, akan mengajarkan masyarakat Indonesia untuk lebih mandiri dalam mengatur pola keuangannya masing-masing. "Pembangunan sosial itu bukan hanya memberi secara gratis saja," kata dia.
Riant khawatir masyarakat Indonesia, khususnya penerima bantuan tunai, terasa dimanjakan dengan pemberian berbagai bantuan sosial, termasuk kartu-kartu sakti itu. "Seharusnya mereka juga belajar tentang kemandirian. Bagaimana berpijak di kaki sendiri," kata dia. Dengan begitu, Riant berharap, dalam memberikan bantuan, pemerintah melihat situasi keluarga di Indonesia.
