TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, menegaskan terbentuknya Koalisi Merah Putih yang dipermanenkan hingga provinsi/kabupaten di DIY dan Jawa Tengah tak bertujuan untuk menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Itu cara berpikir yang salah, mungkin tak paham sistem ketatanegaraan," ujar Tantowi saat bertemu para pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Komisi I DPR, Jumat, 21 November 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Dideklarasikan di DIY-Jateng.)

Wakil Ketua Komisi I itu menambahkan, dalam pemerintahan yang menganut sistem presidensial, parlemen tidak bisa menurunkan presiden yang dipilih rakyat. “Isu Koalisi Merah Putih akan melengserkan Jokowi lewat parlemen tidak benar,” kata Tantowi.

Tantowi meminta agar konflik berkepanjangan yang sempat terjadi antara kubu pro-Prabowo dan pro-Jokowi setelah pemilu presiden tidak menjadi kekhawatiran daerah. Dalam prakteknya, konflik tersebut menular ke daerah. Sekadar contoh, kinerja DPRD Kota Yogyakarta sempat kacau dalam menjalankan fungsi utamanya menangani bidang anggaran. Lantaran sibuk berebut pimpinan alat kelengkapan, DPRD pun gagal membahas APBD Perubahan 2014. (Baca: KMP Deklarasi di Jateng, PDIP: Santai Saja.)

Tantowi menambahkan, tudingan yang diarahkan pada Koalisi Prabowo soal pembentukan kabinet bayangan untuk menggoyang dan menjatuhkan pemerintahan sulit diterapkan dalam sistem presidensial. Meski lewat UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru, ia mengakui bahwa peran parlemen makin kuat. “Dalam sistem presidensial, tidak ada istilah oposisi. Yang ada hanya kubu pendukung pemerintah dan luar pemerintah,” ujarnya.

Menurut Tantowi, dengan berlakunya UU MD3 yang baru, kini DPR semakin kuat karena memiliki satu fungsi lagi, yakni diplomasi. Fungsi itu melengkapi fungsi-fungsi yang sudah ada, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Untuk bidang kerja Komisi I, kata Tantowi, manfaat fungsi diplomasi adalah memberi wewenang parlemen untuk melakukan negosiasi dan pendekatan pada jajaran eksekutif atau pemerintah daerah jika ada persoalan-persoalan yang tak bisa diselesaikan antar-eksekutif. “DPR bisa ikut campur sekarang untuk diplomasi,” ujar Tantowi.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler
3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo
Setelah Jokowi, Giliran Malaysia Cabut Subsidi BBM
Dikeroyok Debt Collector, Anggota TNI AL Tewas
Jokowi ke Singapura dengan Pengamanan Minim