KPK Siap Kerja Sama dengan Jaksa Agung Prasetyo

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 22 November 2014 05:13 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menyambut positif keinginan Jaksa Agung yang baru terpilih M. Prasetyo ihwal keinginannya menjalin kerja sama antar lembaga penegak hukum. "Kami sangat welcome. Mari bersinergi dengan KPK berantas korupsi dengan cara-cara luar biasa," kata Pandu melalui pesan singkat, Jumat, 21 November 2014.


Cara-cara tersebut, ujar Pandu, bisa dengan memberi target kinerja bawahan yang dilipatgandakan. Pandu mencontohkan bila semula satu kasus korupsi tiap bulan, ditingkatkan menjadi tiga kali lipat. "Hukuman juga diancam setinggi-tingginya," kata Pandu. (Baca:Pilih Jaksa Agung, Jokowi Minta Pertimbangan Paloh )

Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga menyambut positif tawaran kerja sama dari Prasetyo. "Bagus kerja sama sesama penegak hukum, lebih substantif, transparan dan dinamis."

Sebelumnya, Prasetyo berjanji akan memperbaiki semua kekurangan yang ada pada Kejaksaan Agung. Salah satunya, memulai hubungan baik dengan KPK. (Baca: Soal Jaksa Agung, Mahfud Md. Kritik Jokowi)

Hubungan antara KPK dan Kejaksaan Agung sempat renggang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicunya, yakni KPK pernah menangkap jaksa Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI. Urip tertangkap tangan saat menerima uang dari pengusaha Artalita Suryani.

Ihwal banyak yang mempermasalahkan pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena rekam jejaknya tidak terlalu bagus, Zukarnain enggan berkomentar. "Jangan tanya saya, tanya pada yang mengusulkan dan yang mengangkat," kata Zulkarnain.

Penunjukkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung juga dipermasalahkan banyak pihak. Sebabnya, Prasetyo yang merupakan politikus NasDem itu dikhawatirkan sarat kepentingan politik dengan Ketua Umum partai tersebut, Surya Paloh.


Sebelum menjadi anggota DPR periode 2014-2019, Prasetyo juga seorang jaksa. Prasetyo pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum tahun 2005-2006 serta pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selama menjadi jaksa, tak ada prestasi yang menonjol dari Prasetyo.

LINDA TRIANITA













Advertising
Advertising


Terpopuler

Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya