Ketua MPR Zulkifli Hasan setibanya sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 11 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Padang - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu biasa. Menurut Zulkifli, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan takut dengan rencana interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pemerintah jangan khawatir dengan interpelasi. Itu hak bertanya saja," ujar Zulkifli saat berada di Padang, Jumat, 21 November 2014. (Baca juga: Wakil Presiden Pantau Demo BBM dari Bina Graha)
Menurut Zulkifli, interpelasi bukan untuk menjatuhkan. Tapi untuk melindungi. Karena itu, Zulkifli meminta pemerintah Jokowi menjawab interpelasi tersebut.
Sebelumnya, Presidium Koalisi Prabowo Aburizal Bakrie memastikan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kenaikan BBM. Menurut Aburizal, pemerintah belum memberi penjelasan yang cukup tentang kebijakan tersebut. (Baca juga: Aburizal: Koalisi Prabowo Pastikan Interpelasi BBM)
"Anggaran yang dihasilkan dari pengurangan subsidi itu akan digunakan untuk apa, kan belum jelas," kata Aburizal, Kamis kemarin.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
1 hari lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
