TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional M. Nasser mengatakan Polri tak perlu menggunakan tes keperawanan terhadap calon polisi wanita. Menurut dia, tes tersebut tidak ada korelasinya dengan pekerjaan polwan di lapangan. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan)
"Kalau tes kesehatan biasa, boleh dilakukan, tapi untuk tes keperawanan kan tidak berhubungan dengan pekerjaannya," ujar Nasser saat dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis, 20 November 2014. "Jadi, tes itu tidak perlu." (Baca: Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri)
Sebelumnya, Human Rights Watch merilis adanya tes keperawanan yang dilakukan Polri bagi calon polwan. Dalam rilis itu disebutkan, berdasarkan wawancara dengan sejumlah polwan dan calon polwan di enam kota, tes keperawanan masih dilakukan. (Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi)
Tes itu tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan pelamar di laman rekrutmen Polri. Nasser menilai, jika tes keperawanan diterapkan, itu sudah jauh dari unsur dan syarat yang harus dicari polisi dalam merekrut anggotanya. (Baca: Sutarman: Informasi Tes Keperawanan Tak Akurat)
"Karena kerja mereka nanti di lapangan ataupun di kantor bukan lebih kepada pelayanan memberi kemanan kepada masyarakat," ujarnya. "Polri dalam rekrutmen harus mencari dan mengetes calon anggotanya yang berkaitan dengan integritas serta kesehatan mental dan fisik, bukan soal keperawanan atau keperjakaan." (Baca: Tes Perawan Calon Polwan, Polisi Pernah Kecolongan)
Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.
