TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ingin parlemen tetap berkonflik. Menurut dia, perkelahian menunjukkan tak ada persekongkolan antarbadan pemerintahan.
"Manfaatnya untuk rakyat baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 17 November 2014.
Fahri menuturkan perbedaan pendapat antaranggota Dewan sebenarnya hal biasa. Dia mencontohkan, di Taiwan, anggota parlemen bisa bertengkar hingga memukul kursi dan adu fisik. Namun, ujar dia, perekonomian negara tersebut maju dan tumbuh. (Baca: Islah DPD Diteken dengan Lima Butir Kesepakatan)
Tak adanya kompromi antarbadan pemerintahan, menurut dia, memberikan hasil positif. "Biarkan beda pendapat, asal hasilnya bagus," kata Fahri.
Hari ini, Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo menandatangani kesepakatan islah yang mengakhiri perseteruan keduanya di DPR. Adapun poin perjanjian yang disebutkan adalah Koalisi Jokowi harus segera menyerahkan nama anggota alat kelengkapan Dewan dan menghilangkan Pasal 74 ayat (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 98 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Baca: Alasan di Balik Islah Koalisi Jokowi dan Prabowo)
Fahri memuji perdamaian ini kendati berlawanan dengan keinginannya. Namun ia menegaskan bahwa Dewan tak lantas menjadi jinak pada pemerintahan seusai islah. "Kami akan tetap mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, tapi kami juga akan mendukung yang baik," katanya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
