TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung pembubaran organisasi Front Pembela Islam seperti yang diusulkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"FPI itu tidak hanya anarkis satu atau dua kali. Tapi sudah berkali-kali. Kalau saya bilang bubarkan saja," ujar Ruhut saat dihubungi Tempo, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Gus Dur Dihujat, Yenny Tak Ingin FPI Dibubarkan)
Menurut Ruhut, FPI sudah tidak mencerminkan organisasi kemasyarakatan yang berperilaku baik. Mereka selalu buat anarkis. "Anarkis tapi hanya jago kandang. Terus beraninya ramai-ramai."
Meski demikian, Ruhut mengaku tidak pernah ada hujatan atau pengalaman buruk dengan FPI. Namun, kata Ruhut, dia menilik perilaku buruk FPI selama ini patut untuk dibubarkan sesuai dengan mekanisme yang ada. (Baca: FPI Kepung DPRD, Ahok Dilantik di Istana Negara)
Ihwal penolakan FPI terhadap Ahok yang akan menjadi gubernur. Ruhut menganggap tidak ada alasan kuat FPI untuk menolak-nolak. "Wong secara konstitusi Ahok berhak jadi gubernur. Enggak ada yang masalah," ujarnya.
Bahkan Ruhut menyindir sikap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mendukung FPI menolak Ahok sebagai anggota yang tidak mengerti mekanisme. "Itu mereka enggak mengerti mekanisme. Mereka enggak berani lawan Ahok makanya lewat FPI," ujar Ruhut.
TRI SUSANTO SETIAWAN
Berita lain:
Mabes Polri Sarankan Ahok Laporkan FPI ke Polisi
Susi Paling Disukai Netizen di Situs Kawalmenteri
Sulitnya Mendaratkan Robot Philae Di Komet
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
11 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya