TEMPO.CO, Kudus - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus menerima sekitar delapan ribu kartu penduduk elektronik (e-KTP) rusak dalam kurun 2013-2014. Jenis kerusakan bermacam-macam. (Tangerang Usul Soal Anggaran KTP Elektronik)
Kepala Seksi Perekaman Data E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Muhammad Soleh menyebutkan jenis kerusakan antara lain salah penulisan alamat, status pemohon e-KTP tidak sesuai dengan data, tinta hasil pencetakan e-KTP tidak terbaca, serta nomor induk ganda. (273.046 Warga Kota Tangerang Tak Ber-KTP)
"Untuk sementara, KTP elektronik yang salah cetak kami tarik kembali," katanya di kantornya, Kamis, 13 Oktober 2014. (700 Ribu Warga Depok Belum Punya e-KTP)
Menurut Soleh, sejak proyek e-KTP dimulai pada 2011 hingga sekarang, belum ada layanan revisi e-KTP yang salah cetak. Itu sebabnya, e-KTP yang keliru semakin menumpuk di kantornya. "Itu kardus-kardus yang di rak isinya KTP rusak semua," kata Muhammad Saleh sambil menunjuk tumpukan kardus yang tersusun di rak besi di ruangannya. (110 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Punya e-KTP)
Selama ini, ujar Soleh, banyak warga menanyakan kapan e-KTP mereka bisa direvisi. Soleh hanya bisa menjawab, "Nanti tunggu saja," katanya tertawa. Soleh menjelaskan, pemerintah hanya melakukan perekaman e-KTP, tapi tidak menyediakan revisi e-KTP yang salah cetak. Untuk melakukan revisi e-KTP, menurut dia, warga harus mengisi blangko permohonan revisi. Tapi hingga kini blangko itu belum diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Gimana mau revisi, blangkonya aja enggak ada," ujarnya.
Selain salah cetak, menurut Soleh, banyak juga e-KTP yang salah kirim ke Kudus. "Pernah ada e-KTP warga Jati, Kabupaten Blora, yang terselip di antara ribuan e-KTP warga Kudus." Bahkan, karena salah pengiriman ini, Soleh menduga ada sekitar 3 ribu e-KTP warga Kudus yang belum diterima hingga saat ini.
"Bisa jadi sama seperti kasus warga Blora ini, KTP orang Kudus nyelip di kabupaten lain," katanya. (Kasus E-KTP, KPK Panggil Pejabat Kemendagri)
FARAH FUADONA
Terpopuler:
Jusuf Kalla: Ah, FPI Selalu Begitu, Simbol Saja
Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda
Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan
Kuasa Hukum: Mana Buktinya FPI Rasis...
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
10 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
13 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
50 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
56 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya