PKB: Islah DPR Belum Disetujui Koalisi Jokowi

Reporter

Selasa, 11 November 2014 14:49 WIB

Helmi Faisal Zaini. TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat, Helmy Faisal, mengatakan kesepakatan yang dilakukan juru runding Koalisi Indonesia Hebat, Pramono Anung dan Olly Dondokambey, dengan Koalisi Merah Putih masih sebatas pertemuan ide dan gagasan. (Baca juga: Begini Solusi Islah Koalisi Jokowi dan Prabowo)

"Belum disetujui semua oleh kawan-kawan KIH karena belum ada kesepakatan yang teknis," ujar Helmy saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 November 2014. Menurut dia, pembahasan tersebut perlu dibahas dulu pada tingkat sekretariat jenderal partai dan fraksi. (Baca juga: PKS Menolak Opsi Kocok Ulang Posisi di DPR)


Helmy mengatakan pembagian 21 kursi pimpinan oleh koalisi pro-Prabowo Subianto kepada koalisi pro-Jokowi harus proporsional. Namun, ia melanjutkan, kerelaan pimpinan dari KMP masih dipersoalkan. (Baca juga: Strategi Besar Kubu Jokowi di Balik Islah DPR)


"Kalau mereka tak rela, maka harus diubah tata tertibnya menjadi satu ketua dan empat wakil," katanya. Meski demikian, pembahasan revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tidak hanya dalam tempo beberapa hari. "Sepekan cukup atau tidak? Bisa saja berbulan-bulan, dua atau tiga bulan," ujar Helmy. (Baca juga: Koalisi Jokowi Tuntut Posisi di DPR Proporsional)


Menurut Helmy, yang terjadi saat ini di dalam KIH adalah penantian terhadap perubahan UU MD3. "Usai direvisi, mereka baru masuk," ujarnya.

TRI SUSANTO SETIAWAN


Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana
Jokowi Pamer Pengalaman 30 Tahun ke Obama

Advertising
Advertising
DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

6 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya