TEMPO.CO , Jakarta:Proyek pembangunan rel kereta api di Palangkaraya akan ditinjau ulang karena bertentangan dengan prinsip pembangunan manusia. "Proyek tersebut orientasinya hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Tengah saja, karena dapat menyengsarakan rakyat," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Deddy Priatna, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat, 7 November 2014.

Dia mengatakan peninjauan pembangunan rel kereta api diizinkan dengan mengakomodir kebutuhan batubara dalam negeri. "Kalau perlu gerbong kereta api untuk manusia tersebut ditambahi. Bisa saja ditambahi 1 atau 2 gerbong di belakang," ujarnya.

Deddy mengatakan peninjauan tersebut akan menjadi perhatian agar sesuai dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo. "Pembangunan rel kereta api tetap dilanjutkan jika, batubara di Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan mengangkut manusia," ujarnya.(Baca:Pelabuhan Batubara Dibangun di Kalimantan Tengah)

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang memastikan rencana pembangunan rel kereta api membutuhkan anggaran mencapai Rp 30 triliun. Jaringan rel kereta api Kalteng sepanjang 480 kilometer tersebut diperuntukan untuk angkutan batubara dan nantinya melintas mulai dari Kabupaten Murung Raya yang merupakan sentra penghasil utama batubara di Kalteng. kemudian, melintasi ke Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan bermuara di Pelabuhan Batanjung, Kabupaten Kapuas.

"Trayek yang akan dilalui itu berdasarkan izin dari Kementerian Perhubungan. Ini merupakan perizinan yang diberikan pemerintah pusat dan Kalteng tinggal menindaklanjutinya," ujar Agustin beberapa waktu lalu.

Proyek kreta api batubara Kalteng ini merupakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi kepada Tempo akhir Oktober lalu berencana mengevaluasi proyek-proyek MP3EI termasuk proyek rel kereta api batubara Kalteng.

"Semangat kita membangun infrastruktur adalah untuk kepentingan rakyat. Investor bisa nebeng di situ saja, tidak apa-apa. Tapi yang utamanya rakyat. Jadi jangan kebalik: dibangun untuk investor, lalu rakyat nebeng," kata Jokowi.
AMOS SIMANUNGKALIT

Baca juga:
Telkomsel Fokus Garap Big Data
Takut Dimadu, Perempuan Saudi Nikahi Warga Asing
Kepala Sekolah Ini Dicopot Setelah Pecat Siswanya
Alasan Jokowi Berani Naikkan Harga BBM
NU Dukung Ahok Jadi Gubernur DKI