Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) berjabat tangan dengan Kasad baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan mantan Kasad Jenderal TNI Budiman, usai acara serah terima Jabatan, di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, 25 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat membantah disebut sebagai salah satu calon kepala Badan Intelijen Nasional. "Tidak, tidak. Saya tidak tahu itu," kata dia saat dihubungi Tempo pada Kamis, 6 November 2014. (Baca: Allan Nairn Sebut As'ad dan Sjafrie Bermasalah)
Hingga saat ini, menurut Budiman, ia tak pernah dihubungi siapa pun tentang pencalonan tersebut. Ia menyatakan baru mendengar ihwal ini. "Saya tegaskan, tidak pernah ada yang menghubungi saya soal pencalonan. Saya tidak tahu soal ini," kata dia. (Baca: Komnas HAM Tak Rekomendasikan As'ad Jadi Kepala BIN)
Bekas Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali, dan bekas Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi disebut sebagai kandidat kuat Kepala BIN. Dari tiga nama itu, baru As’ad yang pernah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka.
"Yang menguat memang tiga nama ini, tapi keputusannya nanti tinggal satu. Kita tunggu saja," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat kabinet di kantor Presiden, Selasa, 2 November 2014. Menurut Tedjo, kemungkinan besar Jokowi mengumumkan nama Kepala BIN sebelum bertolak ke Cina pada Jumat pekan ini. (Baca: Kandidat Kepala BIN, Fachrul Rozi Tidak Tahu)
Presiden, kata Tedjo, masih menimbang-nimbang tiga nama, termasuk kemungkinan adanya nama baru untuk mengantikan Marciano Norman, Kepala BIN sekarang. "Tapi bisa saja (tiga nama itu) hilang semua, lalu muncul yang lain lagi,” kata politikus Partai NasDem itu.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.