TEMPO.CO,Jakarta - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik pada November 2014. Meski tanggal dan jumlah kenaikan BBM bersubsidi belum jelas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mengatakan partainya belum menyatakan setuju atas pencabutan subsidi BBM tersebut.
"Partai belum mengatakan setuju atau tidak sebelum (pemerintah) menjelaskan duduk persoalan dengan cara pandang dan logika konstitusi," ujar Rieke kepada Tempo, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Jokowi Boleh Naikkan Harga BBM dengan Syarat)
Rieke mengatakan pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi mesti dibicarakan dari hulu ke hilir. "Berapa biaya per barel, berapa biaya kilang, bagaimana perhitungan Pertamina, dan berapa pendapatan negara dari sektor minyak dan gas," katanya. (Baca: BPH Migas: Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Sosialisasi)
Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi, ujar Rieke, tak boleh berpatokan pada pasar. "Tidak boleh tunduk kepada mekanisme pasar. Apalagi ngomongin pasar, harga minyak mentah saat ini sedang turun," kata Rieke. (Baca: Fadly Zon: Tak Patut BBM Naik)
Rieke membantah kenaikan harga BBM bersubsidi dikompensasi dengan peluncuran kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Berpegang pada penyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Rieke mengatakan kartu sakti itu tidak terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Baca: Kata Koalisi Prabowo Soal Kenaikan Harga BBM)
Rieke mengaku tenang lantaran, selain Puan, Jokowi juga menyatakan peluncuran ketiga program tersebut bukan merupakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kalau tidak, justru akan menimbulkan permasalahan," katanya. (Baca juga: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)
