Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. Pemerintah meresmikan pembagian KIP dan KIS yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kesehatan, Handrawan Nadesul, mengatakan perbedaan Kartu Indonesia Sehat, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan Jaminan Kesehatan Nasional hanya berbeda di jangkauan saja.
"Saya kira, sistem tetap sama. Perbedaan hanya dijangkauan mengklaim saja," ujar Handrawan saat dihubungi Tempo, Senin, 3 November 2014. (Baca: Jokowi Bagi Kartu Pintar di Kantor Pos)
Klaim yang dimaksud Handrawan adalah bila ada warga Papua yang berada di Jakarta dan ingin berobat. Pada KIS, ujar Handrawan, maka warga Papua tersebut bisa dilayani. "Sedangkan di JKN hanya melayani lokal saja," kata Handrawan.
Menurut Handrawan, tidak ada kesan terburu-buru pemerintah dalam penerapan KIS. Sebab, di JKN sudah diterapkan dengan mekanisme yang sama. Hanya saja, pemerintah kemungkinan melakukan perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaan mekanismenya. (Baca: Biaya Premi Kartu Indonesia Sehat Sama dengan JKN)
Terlebih, Handrawan menilai program KIS yang diterapkan pemerintah ini merupakan suatu terobosan yang baik bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang memerlukan pelayanan kesehatan. "Tujuannya baik."
