Mukhtamar NU di Asrama Haji Makassar (23/3). TEMPO/Kink Kesuma Rein
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan para menteri kabinet kerja yang merupakan kader Nahdlatul Ulama harus bayar utang budi kepada organisasi tersebut. "Hari ini banyak menteri yang hadir, bukan hanya hadir, tapi harus bayar utang budi pada NU. Bagaimana membayarnya pada NU?" kata JK saat pembukaan musyawarah nasional di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2014. (Baca: JK Resmikan Munas PBNU)
Menurut dia, para menteri harus bayar utang dengan ikut mengembangkan NU. Kalla menyebut NU layaknya sebuah universitas yang harus menjaga standar dan kualitas. Ikut membantu memajukan NU dengan menjaga kualitas, kata Kalla, merupakan bentuk bayar utang budi dari para menteri di Kabinet Kerja. "Beberapa menteri harus menjaga NU sebagai sebuah universitas. Kalau NU maju, bangsa ini maju," katanya. (Baca: NU Imbau Pemerintah Baru Tetap Sederhana)
Beberapa menteri Kabinet Kerja dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan kader NU antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa; Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin; Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi; dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Munas ulama PBNU dibuka secara resmi oleh Kalla. Ia mewakili Jokowi yang berhalangan hadir. Sejumlah menteri yang menjadi anggota NU antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Tedjo Edhy Purdijanto. (Baca: Sertijab, Khofifah dan Pegawainya Kompak Berbatik)
