Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Amien Rais usai pertemuan tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan tak perlu terjadi. "Yang namanya pimpinan tandingan itu tak perlu ada," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2014.
Karena itu, JK berharap dua kubu yang berselisih di parlemen segera melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dualisme tersebut. JK berharap ada prinsip saling memberi di antara kedua koalisi agar tercipta sebuah harmoni.
"Butuh suatu musyawarah yang saling memberi dan menerima dari satu dan lain pihak. Harus ada toleransi bersama karena demokrasi, kan, harus begitu," ujar JK, yang mengaku optimistis kedua kubu bakal menyelesaikan masalah dualisme ini dengan baik. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh)
JK menganggap masalah yang terjadi di parlemen hanya persoalan teknis lantaran kedua petinggi koalisi sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk meredakan tensi politik. "Ini menyangkut jumlah-jumlah pembagian yang harus mereka bicarakan lagi," ucap JK. "Ya, kita lihat nanti. Sekarang masih aman-aman saja, kan."
Koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, membentuk pimpinan Dewan sendiri lantaran kecewa dengan sikap koalisi partai pendukung mantan kandidat presiden Prabowo Subianto, yang menguasai seluruh alat kelengkapan legislatif. (Baca: Prabowo: DPR Tandingan Rugikan Rakyat)
Mereka yang ditunjuk adalah Pramono Anung dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR. Posisi Pramono lalu digantikan Effendi Simbolon. Adapun wakilnya adalah Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai NasDem, Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Dossy Iskandar Prasetyo dari Partai Hanura. PRIHANDOKO
