Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Tono Rustiano, mengatakan sebenarnya Kartu Indonesia Sehat bukan sebuah barang baru. "KIS hanya brand baru," kata Tono di kantor BPJS pada 30 Oktober 2014.
Menurut Tono, sebenarnya Kartu Indonesia Sehat juga akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal itu terjadi mengingat KIS berlaku untuk seluruh Indonesia, sama dengan BPJS. (Baca: Puan Jajaki Gabung KIS dengan BPJS)
Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Purnawarman Basundoro pun mengakuinya. Walau begitu, pihaknya akan tetap mendukung program KIS yang sedang digodok oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi.
"Kami akan siap mendukung KIS," kata Purnawarman. Secara konkret, Purnawarman akan mempersiapkan beberapa perlengkapan teknis seperti teknologi informasi, sumber daya manusia, serta fasilitas kesehatan untuk program KIS. (Baca: 60 Mahasiswa UI Dapat Beasiswa dari BPJS)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Puan Maharani menyatakan program-program prioritas kementeriannya adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Targetnya, kedua program utama Presiden Jokowi itu akan diluncurkan pada November mendatang.
Dalam kampanye presiden Jokowi berjanji akan memberlakukan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dua Program tersebut merupakan hasil pengembangan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat.
Pada umumnya para politikus, masyarakat, dan media massa beranggapan bahwa masalah kesehatan di negeri ini adalah masalah sulitnya orang miskin mendapatkan pelayanan pengobatan ketika sakit. Karena itu, konsep penyelesaiannya adalah menambah rumah sakit, puskesmas (balai pengobatan), penyediaan dokter, dan skema pembiayaan kesehatan bagi orang miskin. Joko Widodo mungkin pernah berhasil dengan program Kartu Sehat di Kota Solo dan beranggapan bahwa cara itu juga akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dia mengajukan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi Indonesia bukanlah Solo atau Jakarta, yang mempunyai sarana pelayanan pengobatan yang cukup dan sarana transportasi serta komunikasi yang sudah baik.
