TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna ke-7, menetapkan nama-nama anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk Alat Kelengkapan Dewan. Menurut dia, pimpinan DPR mendapatkan daftar nama itu berdasarkan surat keputusan daftar nama yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Karena tidak ada pertanyaan kami sahkan daftar nama dari PPP," kata Agus di DPR, Selasa, 28 Oktober 2014.

Keputusan pimpinan DPR ini kemudian menuai protes dari anggota DPR dan menimbulkan kericuhan. Meja rapat digulingkan. Akibatnya benda-benda berada di atas meja berantakan. Seperti botol berisi air minum dan mikrofon yang biasa menempel di meja.

Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar mengatakan bahwa pimpinan sepihak memutuskan daftar nama tersebut. "Surat keputusan yang diterima pimpinan DPR itu bodong karena tidak ditandatangi Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, tidak hanya ketua umum," kata Hazrul dalam interupsinya. Menurutnya, pimpinan DPR terlalu cepat mengetuk palu, dan tidak menoleh ke arah duduk Fraksi PPP, padahal ada anggota fraksi yang interupsi. (Baca: Setya: Pembentukan Komisi DPR Harus Hari Ini)

Sebelumnya, pekan lalu, DPR mengadakan dua kali rapat paripurna yang mengagendakan penetapan nama-nama anggota fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dalam rapat tersebut, DPR hanya mengesahkan sejumlah nama anggota untuk AKD dari lima fraksi koalisi Prabowo, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Lima fraksi lainnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan belum menyerahkan nama-nama anggota mereka untuk AKD. Hari ini DPR mengadakan rapat paripurna ke-7 dengan agenda yang sama.
Selanjutnya: Pimpinan Dewan Campuri Urusan Internal
<!--more-->
Hasrul menilai Agus Hermanto tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam memimpin sidang. "Pimpinan DPR kan tahu PPP masih konflik. Mestinya mereka mengundang dua kubu yang tengah berkonflik terlebih dahulu, untuk membicarakan surat tersebut. Pimpinan tak perlu mencampuri urusan internal. Saya masih ketua fraksi PPP yang sah," ujar Hazrul. Dia mengatakan yang dilakukan pimpinan sidang tidak etis, karena justru mengakui satu pihak.

Hasrul lalu mendatangi meja pimpinan DPR, menunjukkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya sebagai kepengurusan PPP yang sah. Surat itu ditandatangani Menkumham yang baru, Yasonna Laoly, tertanggal hari ini. Agus Hermanto lalu menyatakan menerima surat tersebut dan akan memprosesnya. (Baca: DPR Ingatkan Jokowi Efek Perombakan Kementerian)

Anggota Fraksi PPP dari kubu Suryadharma Ali, Epyardi Asda, menyanggah pendapat Hasrul. Ia menyatakan bahwa surat keputusan daftar nama anggota Fraksi PPP untuk AKD ke pimpinan DPR, yang ditandatangani Suryadharma Ali tersebut sah. Epy bahkan menyatakan bahwa Hasrul telah diberhentikan sebagai ketua Fraksi PPP oleh Suryadharma Ali. Dalam surat yang dimiliki pimpinan DPR itu, Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali adalah Epyardi Asda.

Anggota Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, menyatakan bahwa pimpinan DPR harus tegas memutuskan untuk melanjutkan pada pemilihan pimpinan komisi, meski ada fraksi yeng belum menyerahkan nama. "DPR harus segera bekerja, karena sudah hampir sebulan kita tidak melangkah maju. Kita tidak bisa lagi menunggu. Malu kita dengan rakyat yang menyaksikan ini," katanya. (Baca: DPR: Kabinet Jokowi Akan Terganjal Anggaran)
Selanjutnya: Marah karena tidak digubris
<!--more-->
Di tengah hujanan interupsi dan suasana sidang yang ricuh, Agus Hermanto yang memimpin sidang lalu menutup sidang paripurna. Tidak ada skors, dan daftar nama anggota Fraksi PPP untuk AKD yang dipersoalkan oleh beberapa anggota sidang, tidak digubris.

"Kita semua harus menghormati sidang dan pimpinan. Tidak bisa kami mencabut keputusan yang telah diketuk. Perubahan susunan nama-nama bisa dibicarakan selanjutnya," kata Agus seraya mengetuk palu menutup sidang.

Romahurmuziy yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lalu keluar meninggalkan sidang ditemani beberapa koleganya. Ketika ditanyakan tanggapannya terhadap sidang tersebut, ia berkata singkat, "Kami akan konsolidasi internal dulu."

Romy, Hasrul Azwar, Syaifullah Tamliha, beserta anggota Fraksi PPP lainnya lalu terlihat berkumpul di ruangan fraksi untuk rapat.
RIDHO JUN PRASETYO

Baca juga:
Kenaikan Harga BBM Tunggu Restu Jokowi
Rampas Sepeda Motor, Pemuda Ini Tewas Dikeroyok
Ini Kesaksian Pengawas Soal Sepak Bola Gajah
Menko PKM Prioritaskan Kartu Indonesia Pintar