KPK Minta Menteri Tiru Jokowi Saat Seleksi Pejabat

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 28 Oktober 2014 16:52 WIB

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (kiri) didampingi perwakilan pemerintahan Jerman Deniz Sertcan (tengah) meninjau fasilitas saat peluncuran bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menyarankan seluruh menteri pada Kabinet Kerja meniru Presiden Joko Widodo dalam menyeleksi pejabat, yakni melalui penelusuran rekam jejak.

"Seyogyanya, seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya," ujar Pandu melalui pesan singkat, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: KPK Berharap Jaksa Agung Baru Punya Integritas)

Tak hanya pejabat eselon I, menurut Pandu, proses seleksi dengan menelusuri rekam jejak ini juga harus diberlakukan untuk seluruh direksi badan usaha milik negara. "Para menteri mestinya secara otomatis mengikuti irama Presiden," ujar Pandu.

Pandu mengatakan, nantinya, KPK akan memberikan pembekalan atau briefing bagi para menteri. Salah satu materinya, kata Pandu, mengenai komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi dan mengutamakan kerja. "Agar menteri seirama dengan Presiden." (Baca: Relawan Sayangkan Menteri Bermasalah di Kabinet)

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya sudah menyiapkan desain tata kelola dari keseluruhan kabinet. Menurut Busyro, sistem integritas nasional atau kajian-kajian di sejumlah kementerian/lembaga sudah dikirim ke masing-masing kementerian.

"KPK siap untuk memberikan kontribusi pada semua menteri dan pimpinan lembaga negara agar based on transparency, akuntabilitas, dan based on empowering karena selama ini rakyat selalu ditinggal," tutur Busyro. (Baca: Relawan Projo: 10-an Menteri Bermasalah)

Jokowi, ujar Busyro, jauh-jauh hari sudah meminta KPK untuk memberikan pembekalan kepada para menterinya itu. Namun Pandu belum mengungkapkan kapan KPK akan memberikan pembekalan.

Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik 34 menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Selain menteri, Jokowi juga melantik dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Luar Negeri. (Baca: KPK Tidak Jamin Menteri Jokowi Bersih Korupsi)

LINDA TRIANITA






Berita lain:
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai
Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

9 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

14 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

23 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

23 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya