TEMPO.CO , Jakarta:Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengaku tak sedih dirinya tidak masuk dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Menteri. "Tidak ada masalah, itu haknya presiden," kata Saldi saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Oktober 2014.
Nama Saldi sempat masuk dalam bursa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan Saldi sempat dipanggil ke Istana oleh Jokowi untuk sekadar berbincang. (Baca : Calon Menteri Hukum dan HAM, Ini Profil SaldiIsra)
Dalam pertemuan singkat dengan Presiden Jokowi pada hari Rabu, 22 Oktober lalu, Saldi mengaku diajak berbincang mengenai hukum tata negara dan perundang-undangan. Dia juga dimintai pandangan soal Sekretariat Kabinet. (Baca : Dipanggil Jokowi, SaldiIsra Ditanya Soal Setneg)
"Apa yang bisa dilakukan Sekretariat Negara untuk memperbaiki kondisi hukum?" kata Saldi menirukan salah satu pertanyaan Jokowi. Saldi juga mengaku ditanya Jokowi soal konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Kementerian Negara, terutama terkait pengubahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.
"Belum tentu dipanggil ke Istana bakal jadi Menteri, jadi ya tak masalah," kata Saldi
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, hakim konstitusi Arsul Sani tetap menangani sidang sengketa pileg untuk PPP. Tapi Arsul tak menggunakan haknya untuk memutus.
