Film Dokumenter Udin Diputar di Malang  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 26 Oktober 2014 09:59 WIB

Aliansi Jurnalis Independen memasang baliho yang bertulisan kasus-kasus pembunuhan jurnalis, memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jakarta (3/5). AJI menyatakan akan mendukung calon presiden yang berani mengungkap kasus Udin dan 8 kasus lainnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Malang - Roadshow diskusi dan pemutaran film Years of Blur digelar di Warung Kelir, Kota Malang, Ahad, 26 Oktober 2014, pukul 19.00 WIB. Film dokumenter berdurasi 40 menit ini diproduksi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Yogyakarta. Film ini berkisah tentang jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Pemutaran film ini terselenggara atas kerja sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang dengan (LBH) Pers Yogyakata.

"Kami mengajak mahasiswa, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengenang Udin jurnalis yang dibunuh karena berita," kata koordinator advokasi AJI Malang, Hari Istiawan. Kasus terbunuhnya Udin selalu mengingatkan masyarakat atas ancaman kekerasan yang dialami pada jurnalis saat menjalankan kerja jurnalistik. Meski kasus Udin sudah berusia 18 tahun, sampai saat ini aparat penegak hukum gagal mengungkap pelaku pembunuhnya.

Terjadi impunitas atau pembiaran atas perkara kekerasan terhadap jurnalis. Delapan kasus pembunuhan jurnalis tak terselesaikan sampai saat ini. Naimullah, jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997. Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press di Timor Timur, tewas pada 25 September 1999).

Muhammad Jamaluddin, jurnalis kamera TVRI di Aceh, tewas pada 17 Juni 2003. Ersa Siregar, jurnalis RCTI, tewas di Aceh pada 29 Desember 2003. Herliyanto, jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006. Adriansyah Matrais Wibisono, jurnalis televisi lokal di Merauke, Papua, tewas pada 29 Juli 2010). Alfred Mirulewan, jurnalis tabloid Pelangi di Maluku, tewas pada 18 Desember 2010. Kasus tewasnya para jurnalis itu belum menemukan titik terang hingga sekarang.

Sekretaris LBH Pers Yogyakarta, Bambang Murdiyanto, menjelaskan, film Years of Blur telah diputar di sejumlah kota di Indonesia. Film dokumenter ini diputar agar masyarakat kembali ingat bahwa masih ada "tunggakan" kepolisian dalam hal kebebasan pers. Sejak awal, kematian Udin bukan hanya menjadi isu lokal, tapi menjadi perhatian internasional. (Baca: Kasus Pembunuhan Wartawan Udin Tidak Kedaluwarsa)

"Sebagian orang mulai lupa, sehingga film dokumenter ini diharapkan bisa membuka memori masa lalu tentang kasus pembunuhan Udin," kata Bambang. Film dokumenter ini telah diputar di Yogyakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, dan Surabaya. Di Malang, film ini akan diputar di sejumlah perguruan tinggi.

Udin terbunuh pada 16 Agustus 1996 setelah selama tiga hari dirawat di rumah sakit karena kepalanya dipukul oleh orang tak dikenal. Pembunuhan Udin terkait dengan tulisannya yang dikenal kritis terhadap pemerintah. (Baca juga: 17 Tahun Pembunuhan Udin, Ini Kisah Keluarga)

Rezim Soeharto yang berkuasa sejak 1965 tidak memberikan ruang cukup bagi kebebasan informasi dan kebebasan pers, sehingga setiap berita yang mengkritik rezim kekuasaan pasti mengalami intimidasi.

Reportase kritis Udin yang menonjol adalah kritik tajam terhadap Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat kolonel. Misalnya, liputan tentang megaproyek Parangtritis yang sarat aroma korupsi dan suap Rp 1 miliar. Uang tersebut mengalir dari Sri Roso Sudarmo kepada Yayasan Dharmais milik Presiden Soeharto. Suap itu digelontorkan untuk pemenangan dirinya sebagai bupati untuk masa jabatan kedua. (Baca: Tiga Orang Ini Kunci Ungkap Kasus Udin)

Berita lainnya menyoal pemotongan dana Inpres Desa Tertinggal di Desa Karangtengah, Imogiri; sertifikasi tanah tak lancar di Desa Bawuran, Banguntapan; serta korupsi dalam proyek pelebaran jalan. Udin juga menyorot rapat-rapat pemenangan Golkar di rumah Noto Suwito yang dihadiri Sri Roso Sudarmo. Noto Suwito adalah adik Soeharto.

Setelah Udin meninggal, kepolisian Yogyakarta sempat memetakan kemungkinan penyebab peristiwa yang menimpa wartawan kritis itu. Dalam paparan di ruang Serse Kepolisian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta), Kaepala Bagian Serse (ketika itu) Kapten Suko Hariyanto tidak menyebutkan hal lain sebagai kemungkinan penyebab penganiayaan Udin kecuali berita.

Sayang, proses penyelidikan terhenti. Polisi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan tidak pernah berupaya menyisir berita sebagai latar belakang kasus. Padahal, dari banyak informasi lapangan, berita menjadi kemungkinan paling besar sebagai penyebab terbunuhnya Udin. Berhentinya penyeledikan kepolisian terhadap kasus Udin menimbulkan pertanyaan besar: apakah memang ada konspirasi? Apalagi yang bermasalah sejak awal dengan berita Udin berada di lingkaran bupati dan keluarga Istana Negara.

EKO WIDIANTO

Berita lain:
Nama Menteri Jokowi-Kalla Sudah Final
Habibie Dijenguk 'Istrinya'
Kisah Nizar, Pendaki Indonesia Hadapi Badai Himalaya






















Berita terkait

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

24 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

26 hari lalu

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.

Baca Selengkapnya

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

26 hari lalu

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

"Dewan Pers akan memantau betul peristiwa ini, memastikan proses hukumnya berjalan, dan memastikan korban dalam perlindungan," ujar Arif Zulkifli.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

26 hari lalu

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

Danlanal Ternate meminta maaf atas insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Bacan, Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

29 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

29 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

22 Februari 2024

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.

Baca Selengkapnya

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

14 Februari 2024

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

Ujaran kebencian berpotensi memicu perselisihan sosial. Ujaran kebencian juga dapat berujung pada stigma, persekusi, dan kekerasan.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

13 Februari 2024

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

Ketua BEM UGM tanggapi pelaporan ke polisi terhadap sutradara dan 3 pakar hukum pemeran di film Dirty Vote. Ia khawatir terhadap kebebasan berpendapat

Baca Selengkapnya

Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

13 Februari 2024

Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

Ujaran kebencian terbanyak ditujukan terhadap kelompok Yahudi, disusul kelompok penyandang disabilitas.

Baca Selengkapnya