Jokowi bersiap untuk pemotretan dengan konsep sesuai dengan asal-muasalnya, yakni tukang kayu mebel. Tempo/Ratih Purnama
TEMPO.CO,Jakarta - Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menyatakan ada dua alasan Presiden Joko Widodo mengirim surat permintaan pertimbangan soal nomenklatur kementerian kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain menjaga etika politik, Jokowi ingin DPR memahami konsekuensi pembentukan kabinetnya dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. (Baca: Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung)
"Sebenarnya tak ada kementerian baru, kecuali Kementerian Koordinator Kemaritiman," kata Andi di Istana Negara, Kamis, 23 Oktober 2014. Ia menyatakan, secara keseluruhan, kementerian baru dalam kabinet Jokowi memakai anggaran yang sudah ditetapkan. Kementerian yang dipisahkan dan digabung sudah memiliki cara alokasi anggaran tersebut. (Baca: Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat)
Andi mencontohkan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggunakan APBN-P Kementerian Riset dan Teknologi ditambah Direktorat Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memakai APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. (Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)
Khusus Kemenko Maritim, menurut Andi, APBN-P akan mengambil anggaran dari kementerian serupa, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tak memungkinkan, akan mengambil APBN-P Kementerian-Sekretariat Negara. "Semua sudah kita pikirkan. Nanti semuanya baru dirancang dalam APBN 2015." (Baca: Rilis Menteri Batal, Mega Gelar Rapat Rahasia)
Jokowi mengusulkan enam perubahan nama dalam susunan kabinet yang sedang dia susun. Perubahan itu disampaikan Jokowi dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober. "Suratnya bersifat segera dan baru kami terima hari ini," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. (Baca: 3 Alasan Jokowi Batal Umumkan Kabinet)
Menurut Taufik, nomenklatur kementerian baru yang sudah diberikan Jokowi itu masih dibahas di tingkat pimpinan DPR. Namun dia belum bisa memastikan kapan surat tersebut bisa dibalas dan ditanggapi. "Secepatnya akan kami usahakan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," kata politikus Partai Amanat Nasional itu. (Baca juga yang lain di sini: Pengumuman Kabinet Tunggu Sinyal DPR)
