Kaji Susunan Kabinet Jokowi, DPR Libatkan Ahli  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 22 Oktober 2014 15:30 WIB

Setya Novanto menyalami anggota dewan sebelum rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan lembaganya akan segera membahas surat pemberitahuan yang dilayangkan Presiden Joko Widodo terkait susunan dan nomenklatur kabinet. "Kalau bisa sore ini juga akan kami bahas," ujar Setya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 22 Oktober 2014. (Baca: Pelindo Akui Siapkan Lokasi Pengumuman Kabinet)

Berdasarkan data yang diterima, kata Setya, Jokowi memang mengajukan sejumlah perubahan terhadap penamaan kabinet. Misalnya, penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk itu pimpinan DPR juga akan meminta pendapat dari sejumlah ahli di bidang masing-masing dalam mengkaji sejumlah perubahan yang ada.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara, presiden memang diminta berkonsultasi dengan DPR mengenai adanya perubahan struktur kabinet. Konsultasi itu salah satunya diperlukan untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dan parlemen dalam penentuan komisi. "Kami perlu mempertimbangkan beberapa hal," katanya. (Baca: Jokowi Umumkan Kabinet Siang atau Sore Ini)

Setya berharap hasil kajian dan jawaban DPR bisa segera diserahkan kembali ke presiden. Sesuai ketentuan, pembentukan kabinet harus dilakukan paling lama 14 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. "Kami akan secepatnya membalas supaya pemerintahan segera bisa berjalan efektif."

Saat ini Jokowi tengah mempersiapkan calon menteri yang akan menjabat di 33 kementerian dengan empat kementerian koordinator. Dalam penentuan nama-nama itu, Jokowi turut meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi perihal transaksi mencurigakan. Rencananya Jokowi akan mengumumkan kabinet hari ini.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler


Fahri Sebut Jokowi Presiden yang Tak Pandai Pidato
'Jokowi Enggak Pantas Jadi Presiden'
Ketemu Kalla, Prabowo Minta Maaf Soal Pilpres













Advertising
Advertising

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

2 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

6 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

20 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

21 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

21 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

22 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

23 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

23 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya