TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, berpendapat sudah seharusnya tak ada lagi kubu-kubuan di parlemen. "Pemilu sudah selesai, ini saatnya gotong royong karena koalisi sifatnya temporer," kata Basarah di Cikini, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014. (Baca: JK Coret Menteri Rapor Merah KPK)
Menurut Basarah, saat ini yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kubu yang dia maksud merujuk koalisi pendukung Prabowo Subianto yang biasa dikenal dengan Koalisi Merah Putih dan koalisi pendukung Joko Widodo yang biasa disebut Koalisi Indonesia hebat. (Baca: Kabinet Jokowi, Ibas: Demokrat Jadi Penyeimbang)
Koalisi pendukung Prabowo di parlemen terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai pendukung Jokowi terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Bagi Ketua Komisi, Koalisi Pro-Prabowo Rapat Tertutup)
Basarah mengatakan saat ini parlemen dan pemerintahan sudah harus bersama-sama fokus menghadapi masalah ekonomi. Parlemen misalnya, harus sekuat tenaga menjaring undang-undang yang berpotensi mengurangi peran pemerintah dalam mengatur ekonomi dan pasar. "Ini agar kesenjangan yang kaya dan miskin berkurang."
Adanya kubu-kubuan di parlemen, menurut Basarah, justru berpotensi membelah persatuan dan keharmonisan negara. Situasi yang terpecah belah akan lebih mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Bahkan dimanfaatkan pihak asing untuk menguntungkan dirinya sendiri.
ANDI RUSLI
Berita Terpopuler
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi
'Amien Rais Tidak Peduli Agenda Kebangsaan'
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaKata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk
4 hari lalu
Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya