Koalisi Jokowi Diminta Tenang Soal Komisi DPR  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 21 Oktober 2014 10:46 WIB

Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Terpilih Jokowi usai pertemuan di Jakarta, 17 Oktober 2014. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Golongan Karya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Subagyo, berpesan kepada koalisi pro-Jokowi agar tidak mengkhawatirkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR.

"Terutama adaya ketakutan bahwa mereka tidak mendapatkan jatah ketua komisi di DPR," kata Firman saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014.

Menurut Firman, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat pastinya akan mempertimbangkan representasi setiap partai politik di parlemen. Artinya, kata Firman, setiap partai politik berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. (Baca: Gerindra Siap Bagi Ketua Komisi ke Koalisi Jokowi )

"Jadi, setiap partai politik di DPR bisa dapat alokasi sebagai pimpinan alat kelengkapan," ujarnya. "Oleh karena itu, dalam pemilihan nanti tentunya kami menginginkan adanya konsep seperti itu."

Firman mengatakan kesepakatan koalisi pro-Prabowo ihwal jatah kursi pimpinan komisi belum final. Karena, menurut dia, urusan pemilihan pimpinan komisi akan diputuskan dalam rapat paripurna dan diharapkan melalui mekanisme musyawarah-mufakat.

"Kalau Golkar sangat rasional. Posisi pimpinan alat kelengkapan DPR harus mencerminkan kebersamaan." (Baca: Teka-teki Pengumuman Kabinet Jokowi)

Sebelumnya, koalisi pro-Jokowi khawatir terhadap koalisi pro-Prabowo yang berencana menyapu bersih kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Musababnya, koalisi pro-Prabowo lebih mendominasi kekuatan di DPR.

Koalisi pro-Jokowi hanya memperoleh 207 dari 560 kursi di DPR. Jokowi didukung empat partai yakni PDI Perjuangan dengan 109 kursi, Partai NasDem 35 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. Jumlah ini belum ditambah kursi Partai Persatuan Pembangunan, yang disebut bakal merapat ke koalisi pro-Jokowi. Sedangkan koalisi pro-Prabowo kini menguasai 252 kursi. Di luar, ada Partai Demokrat yang mengklaim netral di parlemen.

Kekhawatiran ini muncul setelah koalisi pro-Prabowo berhasil menyapu bersih seluruh posisi pimpinan DPR dan MPR. Firman berharap rapat paripurna pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR yang akan dilaksanakan siang nanti dapat berjalan dengan lancar.

REZA ADITYA








Berita Terpopuler
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku |
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

4 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya