Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk memperkuat lembaga kepresidenan dan memperluas kewenangan Unit Kerja Presiden.
Jokowi berencana menjadikan lembaga kepresidenan dan Unit Kerja Presiden memiliki peran seperti West Wing di Amerika Serikat. "Itu langkah yang baik," kata Kuntoro kepada Tempo, di kantornya, Kamis, 16 Oktober 2014. Di Amerika Serikat, West Wing berisi orang-orang kepercayaan presiden.
Menurut dia, kewenangan Unit Kerja Presiden bisa diperluas dengan tidak hanya bertugas memonitor pencapaian pembangunan nasional seperti selama ini. "Tetapi juga memberikan masukan dan arahan untuk memperbaiki penyimpangan sebagai hasil monitoring," ujar Kuntoro.
Selain itu, Kuntoro menambahkan, Unit Kerja Presiden juga bisa diberi kewenangan untuk meningkatkan kemampuan dan inovasi kementerian atau lembaga dalam kerangka reformasi birokrasi. Menurut Kuntoro, penambahan kewenangan kepada lembaga kepresidenan dan Unit Kerja Presiden menjadi bentuk yang ideal jika konsep West Wing ingin diterapkan.
Kuntoro optimistis konsep West Wing ini bisa diterapkan di Indonesia. "Mudah sekali diterapkan dan tak perlu melakukan perubahan undang-undang," ujar mantan Menteri Energi dan Pertambangan ini.
Meski begitu, Kuntoro mengatakan belum pernah diajak Jokowi untuk membicarakan rencana penguatan lembaga kepresidenan. "Saya belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi untuk membicarakan masalah ini," ucapnya. Ia juga mengatakan belum diberikan tawaran oleh Jokowi untuk mengisi posisi di lembaga yang kewenangannya akan diperkuat itu. "Soal tawaran, bersedia atau tidak bersedia, belum pernah dibicarakan."
