Ini Proses Pemilihan Pimpinan Komisi DPR  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 14 Oktober 2014 16:27 WIB

Ketua DPR, Setya Novanto menyalami anggota dewan sebelum rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. Rapat tersebut beragendakan pembagian komisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan komisi yang disepakati dalam rapat konsultasi, Selasa siang, 14 Oktober 2014. Menurut Agus, nama pimpinan komisi diusulkan oleh fraksi, kemudian dibahas di dalam komisi.

"Fraksi yang punya tugas dan wewenang yang mengusulkan paket pimpinan komisi. Biasanya ini disebut poksi," ucap Agus. Kemudian, nama-nama ini dibawa atas nama bendera komisi ke rapat paripurna pada Kamis, 16 Oktober 2014.

Setiap kelompok fraksi akan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua DPR. Agus menjelaskan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon akan memimpin penyaringan nama-nama kandidat ketua di Komisi I, II, dan III. (Baca: Ketua DPR: Jumlah Komisi Tetap 11 )

Agus akan memimpin penyaringan nama-nama kandidat ketua di Komisi IV, V, VI, dan VII. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, akan memimpin pemilihan ketua di Komisi VIII, IX, dan X. Sisanya, pemilihan pimpinan Komisi XI dan Badan Anggaran akan dipimpin Taufik Kurniawan.

Para pimpinan DPR ini akan datang ke masing-masing komisi dan memfasilitasi semua fraksi untuk bermusyawarah-mufakat guna menyaring nama-nama calon ketua. (Baca: Refly Minta Uji Materi Perpu Pilkada Tunggu DPR )

Selanjutnya, kata Agus, nama-nama itu akan dibawa ke rapat paripurna. "Kami menginginkan pada saat nanti pelantikan Pak Jokowi akan mengumumkan kabinetnya. Kami (juga) sudah siap dengan komisi tersebut dan tentunya dengan alat kelengkapan."

Dengan begitu, seusai rapat paripurna, komisi sudah siap menggelar pemilihan ketua masing-masing.

Agus mengatakan paket pimpinan yang diusulkan fraksi idealnya harus dari lintas koalisi. "Sekarang ini kan sudah sampaikan, mekanisme mau silang mau apa, yang penting fraksi mengusulkan paket pimpinan, di mana semua pimpinan itu harus berbeda fraksi, itu persyaratan itu yang dipenuhi."

FEBRIANA FIRDAUS

Baca juga:


Rabu,Polisi Gelar Perkara Lamborghini Hotman Paris
Berkas Novel FPI Siap Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pergerakan IHSG Diperkirakan Tertahan
Sopir Bus Maut Harapan Jaya Melarikan Diri

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 menit lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya