TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, bakal menggelar pesta rakyat setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober nanti. Pesta rakyat itu rencananya akan dihelat di Monas. (Baca: Pelantikan Presiden, Jokowi Siap Diarak ke Monas)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Monumen Nasional (Monas) Rini Haryani mengatakan belum tahu persis bagaimana konsep acara pesta rakyat yang diadakan di Monas seusai pelantikan presiden dan wakil presiden. "Panitia baru sepintas memberi informasi. Kami harapkan ada koordinasi lagi," ujar Rini saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Oktober 2014.
Menurut dia, acara tersebut diperkirakan akan sama dengan pesta rakyat yang sering diadakan di Monas, yaitu berisi konser musik dan pesta kuliner. Namun, ia tak tahu kapan pelaksanaannya. "Apakah nanti langsung seusai pelantikan siang hari atau bagaimana belum jelas," ujarnya.
Kemarin, presiden terpilih Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak menemuinya di gedung parlemen usai resmi dilantik pada Kamis, 20 Oktober 2014. Alasannya, ia akan menemui rakyatnya di Monumen Nasional sehingga tidak terjadi kemacetan dan kericuhan di gedung Dewan.
Diperkirakan ada 20 ribu warga yang akan memadati pelataran tugu Monumen Nasional saat acara berlangsung. "Pasti ribuan orang mengelu-elukan Pak Jokowi. Setelah itu diarak dari Monas ke Istana Negara," ujar Rini.
Ia tak memiliki persiapan khusus soal pengamanan kawasan Monas saat acara. Rini berharap pendukung Jokowi dan Jusuf Kalla tidak bertindak anarkistis dan tertib ketika mengikuti pesta. "Saya harap tidak ada yang merusak taman karena mereka semua sadar bahwa Monas ini cagar budaya yang pantas dilindungi," ujar dia.
Soal keberadaan pedagang kaki lima, Rini meminta agar mereka tidak memaksakan untuk berjualan di dalam Monas. "Jangan keroyokan memaksakan masuk," katanya.
PUTRI ADITYOWATI
Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
Video Penganiayaan Murid SD di Bukittinggi Beredar
Gerindra Usut Pengkhianatan Kadernya di Pilpres
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
27 menit lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
31 menit lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
5 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
5 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
6 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
6 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
13 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
14 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
15 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
15 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca Selengkapnya