Jokowi meninjau pembuatan waduk Rawa Kendal di Marunda, Jakarta, pada 26 Agustus 2014. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan koalisi Prabowo Subianto sejak awal selalu berseberangan dengan koalisi pendukung Joko Widodo ihwal berbagai macam keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat. Gara-gara hal ini, Hifdzil memperkirakan situasi Badan Anggaran DPR periode ini akan lebih panas bila dikuasai koalisi Prabowo. (Baca: Relawan Khawatir MPR Jegal Pelantikan Jokowi)
“Kalau soal menjegal mungkin saja. Situasi politiknya saat ini memang seperti itu,” kata Hifdzil ketika dihubungi, Ahad, 12 Oktober 2014. Padahal, menurut dia, pemerintah agar bisa berjalan harus dengan anggaran yang cukup. Bila koalisi pendukung Prabowo menguasai badan anggaran, dia memperkirakan kebijakan Jokowi soal efisiensi anggaran kemungkinan tidak akan diloloskan. “Sektor pembangunan tidak bisa berjalan maksimal.” (Baca: Pelantikan, Jokowi: Jangan ke Senayan, tapi Monas)
Sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo sudah menyiapkan beberapa kandidat untuk duduk di kursi badan anggaran. Mereka adalah Ahmadi Noor Supit dari Partai Golkar dan Tamsil Linrung kader Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya juga telah menjadi pimpinan badan anggaran pada periode kemarin. (Baca: Heboh Jegal Jokowi, PAN: Kami Gelitik Bukan Jegal)
Menurut Hifdzil, kembalinya orang-orang lama di badan anggaran berdampak positif lantaran sudah paham megenai kondisi keuangan pemerintah. Namun, kata dia, karena karena terlalu paham tersebut, justru dikhawatirkan orang-orang lama bisa memainkan anggaran sampai satuan tiga atau anggaran per proyek. Meski Mahkamah Konstitusi sudah membatasi kewenangan badan anggaran yang tak boleh lagi menentukan anggaran hingga satuan tiga, Hifdzil tak yakin putusan tersebut akan dipatuhi. “Beberapa putusan MK tersebut, pemerintah lambat menanggapinya,” ujarnya.(Baca: Akbar Faizal: Mereka Menyesal jika Jegal Jokowi)
