TEMPO.CO , Jakarta - Relawan pendukung presiden terpilih Joko Widodo akan tetap menggelar aksi damai di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Oktober 2014,. Menurut Koordinator Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, aksi ini akan dilakukan meski Jokowi sudah mendapatkan jaminan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengenai proses pelantikan.
"Sampai hari ini tak ada perubahan, aksi tetap berlangsung," kata Budi kepada Tempo, Sabtu, 11 Oktober 2014. Menurut Budi aksi ini ditujukan untuk mengawal lancarnya proses pelantikan Jokowi. "Kami bersiaga penuh agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan." (Baca: JK: Pelantikan Jokowi-JK Diawasi Dunia).
Budi mengatakan ratusan ribu relawan Jokowi bakal mengikuti aksi ini sejak pukul 09.00 WIB. Mulanya, aksi massa bakal dipusatkan persis di depan gedung parlemen. Namun, menurut Budi, pusat aksi diubah lantaran polisi memberikan batas wilayah steril sejauh tiga kilometer dari gedung dewan saat pelantikan Jokowi. "Akhirnya diputuskan, kami akan berkumpul di sekitar Semanggi." (Baca: Pelantikan Jokowi Tidak Lancar, Netizen Bereaksi ).
Menurut Budi, relawan mengapresiasi pertemuan Jokowi dengan Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman pada Jumat lalu. Namun, kata dia, relawan tidak begitu saja percaya kepada jaminan lancarnya proses pelantikan, yang dijanjikan dalam pertemuan tersebut. "Niat baik kan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, tidak hanya berupa omongan," ujar Budi.
Munculnya niat untuk menggelar aksi ini bermula dari isu yang menyebutkan sejumlah anggota MPR bakal menjegal pelantikan Jokowi sebagai presiden. Selain itu, muncul juga isu yang menyatakan proses pelatikan tersebut akan dibuat berantakan untuk mempermalukan Jokowi. (Baca: Relawan Khawatir MPR Jegal Pelantikan Jokowi).
PRIHANDOKO
Berita Terpopuler
Jadi Biang Walk-Out, Ini Sanksi SBY Buat Nurhayati
Kata Prabowo Soal Wawancara Hashim Djojohadikusumo
AJI Minta Hashim Buktikan jika Ada Berita Keliru
Berita terkait
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
4 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
4 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
5 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
5 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
12 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
13 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
14 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca SelengkapnyaAturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin
15 jam lalu
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaNgabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya
15 jam lalu
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.
Baca Selengkapnya