Jokowi Dilantik, Relawan Tetap Gelar Aksi

Reporter

Minggu, 12 Oktober 2014 06:14 WIB

Jokowi menyimak pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO , Jakarta - Relawan pendukung presiden terpilih Joko Widodo akan tetap menggelar aksi damai di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Oktober 2014,. Menurut Koordinator Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, aksi ini akan dilakukan meski Jokowi sudah mendapatkan jaminan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengenai proses pelantikan.

"Sampai hari ini tak ada perubahan, aksi tetap berlangsung," kata Budi kepada Tempo, Sabtu, 11 Oktober 2014. Menurut Budi aksi ini ditujukan untuk mengawal lancarnya proses pelantikan Jokowi. "Kami bersiaga penuh agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan." (Baca: JK: Pelantikan Jokowi-JK Diawasi Dunia).

Budi mengatakan ratusan ribu relawan Jokowi bakal mengikuti aksi ini sejak pukul 09.00 WIB. Mulanya, aksi massa bakal dipusatkan persis di depan gedung parlemen. Namun, menurut Budi, pusat aksi diubah lantaran polisi memberikan batas wilayah steril sejauh tiga kilometer dari gedung dewan saat pelantikan Jokowi. "Akhirnya diputuskan, kami akan berkumpul di sekitar Semanggi." (Baca: Pelantikan Jokowi Tidak Lancar, Netizen Bereaksi ).

Menurut Budi, relawan mengapresiasi pertemuan Jokowi dengan Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman pada Jumat lalu. Namun, kata dia, relawan tidak begitu saja percaya kepada jaminan lancarnya proses pelantikan, yang dijanjikan dalam pertemuan tersebut. "Niat baik kan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, tidak hanya berupa omongan," ujar Budi.

Munculnya niat untuk menggelar aksi ini bermula dari isu yang menyebutkan sejumlah anggota MPR bakal menjegal pelantikan Jokowi sebagai presiden. Selain itu, muncul juga isu yang menyatakan proses pelatikan tersebut akan dibuat berantakan untuk mempermalukan Jokowi. (Baca: Relawan Khawatir MPR Jegal Pelantikan Jokowi).

PRIHANDOKO

Berita Terpopuler
Jadi Biang Walk-Out, Ini Sanksi SBY Buat Nurhayati
Kata Prabowo Soal Wawancara Hashim Djojohadikusumo
AJI Minta Hashim Buktikan jika Ada Berita Keliru

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya