TEMPO.CO, Jakarta - Perkembangan situasi demokrasi di Indonesia belum mendapat sorotan resmi pada hari pertama Bali Democracy Forum ke VII, yang digelar di Nusa Dua, Jumat, 10 Oktober 2014.

Namun Ini menjadi perbincangan diantara peserta dalam pembicaraan informal. "Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Tapi sifatnya menanyakan saja. Bukan mempertanyakan dengan nada yang negatif," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Jumat, 10 Oktober 2014.

"Saya kira itu wajar saja sebagai negara yang bertetangga dan punya kepedulian," kata Marty. Menurut Marty, itu pula yang menjadi alasan Presiden Susiol Bambang Yudhoyono membeberkan situasi Indonesia dan posisi dirinya dalam masalah perubahan UU Pilkada saat membuka BDF. (Baca: Mahasiswa Tolak Bali Democracy Forum)

"Jadi kita tidak bisa lagi mengucilkan diri dalam dunia yang begitu terbuka," kata Marty. Keterbukaan itu juga untuk menunjukkan bahwa BDF merupakan forum belajar bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara masing-masing.

Adapun saat pembukaan SBY menegaskan dia lebih mendukung Pilkada langsung yang merupakan wujud kedaulatan rakyat. Dari hasil survey dan polling yang dilakukan, 90 persen rakyat Indonesia lebih menyukai Pilkada langsung.

Hanya, menurutnya, diperlukan perbaikan-perbaikan agar kualitasnya bisa ditingkatkan. Karena itu pula, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU agar Pilkada langsung tetap dipertahankan. (Foto: Presiden SBY Buka Ajang Bali Democracy Forum)

Hari pertama BDF sendiri masih diisi dengan agenda pemandangan umum dari masing-masing delegasi mengenai kondisi demokrasi secara global. BDF tahun ini diikuti 89 negara dan dihadiri tiga kepala pemerintahan, yakni, Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.

Saat pembukaan, SBY mengungkapkan harapan BDF akan dipertahankan oleh penggantinya Presiden Joko Widodo. Alasannya, forum itu telah terbukti menjadi forum yang efektif dalam mempromosikan demokrasi melalui berbagi pengalaman dalam penerapannya.

Menlu Marty Natalegawa, terkait dengan pemerintahan baru, hingga hari ini belum ada pendekatan dari presiden terpilih Jokowi untuk menyerap informasi mengenai forum.

Marty menyebut, manfaat langsung BDF bagi diplomasi Indonesia jelas terlihat. Misalnya dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Vanuatu dalam forum ini maka ini membuka jalan untuk dibukanya kedutaan Vanuatu di Jakarta.

"Selama ini Vanuatu dianggap sebagai negara yang berseberangan dengan Indonesia," kata Marty. Contoh lain adalah berkembangan demokrasi di Fiji setelah kehadiran mereka di Bali pada BDF sebelumnya. "Padahal saat mengundang mereka, Indonesia mendapat tekanan dari beberapa negara."

ROFIQI HASAN

Terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan