Suasana sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi pendukung Joko Widodo di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyiapkan satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Baca: Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0).
Posisi ini disiapkan untuk membendung rencana Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Subianto menguasai kursi pimpinan MPR dan DPR. "Kami bicarakan itu dalam pertemuan di rumah Megawati," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Sudding, di kompleks parlemen Senayan, Senin, 6 Oktober 2014.
Menurut Sudding, skenario itu menjadi lebih mudah terealisasi setelah PPP tidak mendapat jatah kursi wakil ketua dalam paket pimpinan yang sudah disiapkan koalisi pendukung Prabowo. PPP terpental setelah Suryadharma Ali menukar kursi pimpinan MPR dengan kursi tiga alat kelengkapan. Namun keputusan itu tak mendapat sambutan dari seluruh anggota fraksi PPP.
Sudding mengatakan, PPP masuknya PPP dalam paket pimpinan yang diusung koalisi Pro-Jokowi juga mempengaruhi posisi partainya. Hanura akhirnya tidak mendapat jatah kursi wakil ketua. "Kami ikhlaskan itu demi konsolidasi dan stabilitas pemerintahan." (Baca: Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR ).
Menurut Sudding paket pimpinan yang ditawarkan koalisi pendukung Jokowi memberikan kursi ketua MPR pada perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan empat kursi wakil diisi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan PPP.
Demokrat yang semula disiapkan di posisi ketua MPR tak jadi diakomodir. Namun menurut Sudding, hingga pemilihan besok, Demokrat masih mungkin merapat. "Tergantung perkembangan komunikasi malam ini." (Baca: Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok).
