Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bernyanyi bersama anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan saat pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan Bank Indonesia, Surabaya, 17 Agustus 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta adanya aturan yang jelas terkait dengan penyaluran fasilitas untuk TNI. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa ditimpakan kepada pemerintah kota.
Risma sendiri memiliki pengalaman dengan hal itu. Beberapa waktu lalu, dia pernah memberikan fasilitas sepeda motor dan ruangan kepada Komando Rayon Militer yang bertugas di Surabaya. "Dulu peralatan itu aja ributnya setengah mati, padahal itu kan untuk keamanan kota." (Baca: HUT TNI di Surabaya, Risma Absen)
Menurut Risma, penting untuk memadukan peraturan yang membicarakan ihwal pemberian fasilitas khususnya dari pemerintah. "Nah itu kalau bisa dibicarakan aturannya sehingga kami nggak salah," katanya.
Risma mengaku keberadaan TNI sangatlah penting untuk keamanan wilayah. Namun selama ini, TNI tidak memiliki peralatan dan fasilitas yang memadai. Ia mencontohkan Bintara Pembina Desa yang tidak mempunyai ruangan. Padahal merekalah yang berhadapan dengan masyarakat. Akhirnya, Risma pun memberikan ruangan di kantor kelurahan. Fasilitas-fasilitas ruangan dan sepeda motor diberikan Risma dengan sistem pinjam pakai.
Bertepatan dengan HUT TNI ke-69, Risma pun berpesan kepada pemerintahan baru mendatang. Ia berharap ada perhatian lebih terutama untuk persenjataan dan kesejahteraan anggota TNI. Sebagai negara kepulauan, kehadiran TNI menjadi satu hal yang sangat penting.
Ketika mereka tidak sejahtera, maka anggota TNI pun mencari usaha sampingan. "Kan kasihan mereka," ujarnya.
Selaku pimpinan Surabaya, Risma membutuhkan kerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk turut menjaga keamanan kota. Apalagi, Surabaya memiliki 3 juta penduduk. Berbeda dengan kota di luar negeri yang umumnya berpenduduk 180 ribu sampai 300 ribu. "Itulah kenapa kami juga fasilitasi," ujarnya. (Baca: Anggaran HUTTNI Rp 20 Miliar)
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
10 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
