Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 6 Oktober 2014 11:48 WIB

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain penyokong presiden terpilih Jokowi membahas mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan berlangsung hari ini. "Kami akan lihat dalam tata tertib, apakah masih bisa (mengajukan calon)?" kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca: Pemilihan Ketua MPR Berpotensi Lemahkan Pasar dan Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor)

Kubu Megawati-Jokowi terancam kalah untuk kelima kalinya menghadapi Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto. Kekalahan kubu Jokowi sebelumnya sudah tampak dari pengesahan mekanisme voting untuk memilih paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan itu dimuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Baca: SBY Ungkap Gagalnya Pertemuan dengan Mega dan Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap ketentuan dalam Undang-Undang MD3 itu menghambat koalisinya mengajukan paket calon pimpinan MPR/DPR. Namun dia menolak anggapan bahwa koalisi pengusung Jokowi-Kalla kalah. “Kami tidak boleh bertanding,” kata Paloh di kediaman Megawati kemarin. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih dan Kumpul di Rumah Mega, Koalisi Jokowi Konsolidasi)

Paloh merujuk pada upaya PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap Pasal 84 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak uji materi beleid tersebut. Dampaknya, PDIP, yang hanya ditopang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura, tak bisa mengajukan paket lima calon pemimpin DPR. Koalisi empat fraksi ini memilih walk-out. Kursi pimpinan DPR pun dikuasai oleh koalisi pro-Prabowo. (Baca: Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada dan Eva: Curhat SBY Hanya Cari Kambing Hitam)

Semula Jokowi berharap Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono bergabung. Namun rupanya Demokrat justru mendukung kubu Prabowo. Dalam cuitannya di Twitter kemarin, Yudhoyono berkeluh kesah mengenai kesulitannya bertemu dengan Megawati. (Baca: SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada dan Pertemuan Usai, Jokowi Tak Sebut Nama Ketua MPR)

"Benar, 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Megawati. Tetapi Allah belum mengizinkan,” kata Yudhoyono lewat akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, kemarin. "Hingga 1 Oktober malam, pertemuan yang sudah lama saya harapkan itu memang tidak terjadi,” ujarnya. (Baca: DPD Usulkan 9 Nama Calon Pimpinan MPR)

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Megawati sebetulnya siap bertemu dengan Yudhoyono. "Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," kata Kalla kemarin. Urusan yang dimaksudkan oleh Kalla adalah penentuan paket pimpinan DPR itu. Pertemuan ini semula diharapkan menjadi agenda berterima kasih. (Baca pula: Koalisi Jokowi Dukung Calon DPD Jadi Pimpinan MPR dan DPD Jadi Mediator Koalisi Prabowo dan Jokowi)

Mekanisme pemilihan di MPR kali ini pun mirip dengan pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, satu calon berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. PDIP tak lagi banyak berharap pada Demokrat. Kubu Mega-Jokowi akan mengupayakan musyawarah mufakat. "Harus sesuai dengan napas budaya, yakni musyawarah," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. (Simak juga: JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY)