JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 5 Oktober 2014 18:52 WIB

Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitternya @SBYudhoyono menyampaikan kesulitannya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun pernyataan SBY itu dibantah oleh Jusuf Kalla, bekas wakil SBY yang saat ini terpilih lagi sebagai wakil presiden berpasangan dengan Jokow Widodo.
"Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 6 Oktober 2014.

Pertemuan antara SBY dan Megawati itu dinilai cukup penting untuk menentukan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis lalu. Sebab, masing-masing adalah ketua pimpinan partai yang memiliki pengaruh untuk mengubah keputusan di DPR.

Menurut JK, pertemuan antara SBY dan Megawati bisa dilakukan asalkan sudah ada kesepatakan yang telah dicapai sebelumnya. "Ini bukan soal percaya atau tidak, kalau sudah sesuai kesepakatan baru ketemu," ujarnya. Pertemuan tersebut, lebih ke arah bentuk terimakasih atas kesepakatan yang terjalin.

Kesepakatan yang dimaksud adalah dukungan Partai Demokrat terhadap opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Demokrat yang sudah menyatakan persetujuan dengan menambahkan 10 perbaikan sebagai opsi ketiga, ternyata malah melakukan aksi walk out (baca: SBY Pahami Keputusan Walk-Out Demokrat). Akibatnya, saat musyawarah tidak berhasil dan dilakukan voting, opsi pilkada tak langsung melalui DPRD menang telak.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan tindakan tersebut sebagai inisiatif dirinya. SBY sendiri mengaku terkejut dan kecewa dengan sikap partainya ihwal kasus pilkada ini (lihat: Perpu Pilkada SBY Dinilai Blunder).

URSULA FLORENE SONIA

Berita lina:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya