Seorang Warga Solo Tolak Ketua DPR Setya Novanto  

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 5 Oktober 2014 13:15 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih Setya Novanto (kanan) diambil sumpah di depan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali dalam Sidang Paripurna ke-2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014 dini hari. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surakarta - Seorang warga Surakarta yang bernama Mayor Haristanto melakukan aksi tunggal menolak politikus Partai Golkar Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Haristanto beraksi tunggal di depan Balai Kota Surakarta, Ahad, 5 Oktober 2014.

Sambil memakai topeng bergambar wajah Setya Novanto, kedua tangan Haristanto memegang sebuah bingkai. Ini membuat seakan-akan wajah Setya tampak seperti sebuah foto dalam bingkai. (Baca: Bawaslu NTT Panggil Setya Novanto)

Di bagian atas ada tulisan "Tokoh Hebat Minggu Ini". Namun antara kata "Tokoh" dan "Hebat" diselipkan kata "Tidak".

"Biasanya saya memakai bingkai ini untuk mengapresiasi tokoh dunia dan tokoh nasional yang punya prestasi. Tapi kali ini saya gunakan untuk menyindir Setya, yang tidak pantas disebut tokoh," kata pekerja seni kreatif ini. (Baca: Calegnya Terbelit Korupsi, Ical: Itu Gosip Pers)

Haristanto menilai Setya tidak pantas menjabat Ketua DPR karena rekam jejaknya yang buruk. Bahkan Setya sudah masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga tersangkut dalam sejumlah kasus korupsi.

"Apa tidak ada orang lain yang bisa jadi Ketua DPR? Kenapa harus orang yang diragukan rekam jejaknya," kata Haristanto.

Sambil mengenakan topeng tadi, Haristanto berharap KPK bersikap serius menelisik kasus dugaan korupsi yang diduga menjerat Setya.

Jika memang benar Setya tersangkut perkara korupsi, Haristanto meminta Setya berbesar hati mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR. (Baca: Setya Novanto Bantu Akil Menangkan Soekarwo?)

UKKY PRIMARTANTYO










Baca juga:
Masalah Dengan Ancol Hambat Kreativitas Sea World
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
Kue Kurma, Lengkapi Sajian Menu Idhu Adha
Menikmati Lebaran dengan Sajian Daging Kurban

Advertising
Advertising

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

3 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

3 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

12 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya