TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan musabab tak adanya komunikasi antara partainya dan PDI Perjuangan adalah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ingin bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Jangan Pak SBY dipertemukan dengan utusan, dong," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Ruhut menjelaskan, pertemuan SBY dengan utusan Mega pada Selasa malam lalu itu berlangsung singkat. Utusan Mega yang berbicara dengan SBY, kata dia, adalah wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Bukan mereka tak sekelas dengan SBY, tapi tak tepat sesuai fatsun politik," ujarnya. (Baca: Ajak Demokrat, PDIP Siap Kurangi Jatah Pimpinan)
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku SBY tidak merespons keinginan partainya untuk bertemu dengan Presiden Indonesia itu. "Hari ini (Rabu, 1 Oktober 2014) dari siang, saya, Jokowi, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh berusaha untuk bisa bertemu dengan Pak SBY, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain," kata Puan di gedung DPR, Kamis dinihari, 2 Oktober 2014. (Baca juga: Puan: PDIP Menunggu Langkah Demokrat-PAN-PPP)
Ketika dimintai konfirmasi ihwal kabar bahwa SBY hanya ingin menemui Megawati, Puan menjawab, "Saya diutus oleh Bu Mega untuk bertemu dan bisa melanjutkan proses komunikasi dengan SBY." Sejak Rabu siang sampai sore, ia berusaha menghubungi SBY melalui Jokowi dan Jusuf Kalla serta lingkungan dan orang-orang dekat SBY. "Tapi beliau tidak merespons." (Baca: Ajukan Paket Pimpinan DPR, PDIP Lobi Demokrat)
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pertemuan tersebut digagas guna membangun koalisi di parlemen. PDIP dan rekannya di koalisi merasa perlu menggandeng partai lain agar bisa mengajukan paket calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. "Yang berhak mengajukan adalah lima partai. Saat ini kami baru dapat empat partai," katanya. Namun kesepakatan itu tak terjadi. PDIP gagal melobi Demokrat. (Baca: SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung)
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler:
5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada
Koalisi Prabowo Revisi UU KPK, ICW: Kebablasan
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo
PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
4 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
19 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya