PPP Relakan Jatah Wakil Pimpinan DPR ke Demokrat  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 21:54 WIB

Kiri-kanan: Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam pembekalan anggota DPR 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan mengaku rela melepas jatah kursi wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar, menuturkan, jatah tersebut nantinya akan diberikan kepada Partai Demokrat. "Demi soliditas koalisi," ujarnya, Rabu, 1 Oktober 2014.

Menurut Hasrul, kesepakatan itu diambil setelah Koalisi Merah Putih mendapat kepastian dukungan dari Partai Demokrat. Dukungan itu praktis mengubah formasi paket pimpinan yang telah disiapkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS.

Meski melepas jatah kursi wakil pimpinan DPR, tutur Hasrul, PPP tetap diberi kepercayaan masuk dalam paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka mendapat tambahan kursi untuk alat kelengkapan. "Setiap pengorbanan selalu ada harganya." (Baca: Legislator Baru DPR Incar SKK Migas)

Hasrul mengaku belum mengetahui berapa tambahan kursi yang akan didapat PPP dalam formasi alat kelengkapan. Keputusan itu akan dimatangkan menjelang pemilihan paket pimpinan malam ini. "Awalnya, satu kursi pimpinan komisi, satu badan, dan enam wakil komisi. Tapi nanti akan bertambah," katanya.

Hasrul berujar, kesepakatan itu tak mengubah komitmen Komisi Merah Putih terkait dengan alokasi jatah gubernur, bupati, dan wali kota bagi partai-partai pendukung koalisi itu. Dalam kesepakatan tersebut, PPP yang mendapat 6,53 persen suara dalam pemilu legislatif berhak atas tiga posisi gubernur dan sekitar lima puluh jabatan bupati/wali kota. (Baca: Muhaimim: Partai Pendukung Jokowi Akan Bertambah)

Kesepakatan itu sempat membuat partai kubu Jokowi kelabakan. Setelah mengikuti rapat konsultasi antar-pimpinan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far terlihat melobi kembali Ketua Harian Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan untuk menunda pemilihan paket pimpinan hingga esok hari. Namun Demokrat tetap ingin pemilihan dilakukan malam.

RIKY FERDIANTO




Baca juga:
Mitra Koperasi Cipaganti Geruduk Kejati Jakbar
Jadi Anggota DPR, SBY Tunjuk Menteri Ad Interim
Pejabat Bank Mutiara Jadi Sekper Bank Mandiri
Demokrat Ngotot Pemilihan Ketua DPR Malam Ini

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

5 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

5 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

14 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya