PAN Pilih Zulkifli Hasan Jadi Wakil Ketua DPR  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 15:46 WIB

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edi mengatakan partainya mendukung bekas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. "Sudah disepakati dan insya Allah Pak Zulkifli Hasan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014.

Menurut Tjatur, pemilihan Zulkifli ini sekaligus memastikan langkah partainya untuk terus bersama koalisi partai pendukung Prabowo. Meski PAN sering dilobi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjatur menyebutkan posisi PAN sudah final. "Kami insya Allah tetap merah putih."

Istilah merah putih merujuk koalisi pendukung Prabowo yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tjatur menepis kabar bahwa partainya akan mendukung paket pimpinan yang diusung PDIP.

Kedua kubu di parlemen masih bersaing ketat dalam merebut kursi pimpinan. Meski menjadi pemenang pemilu, peluang PDIP menjadi pimpinan DPR mengecil setelah paripurna mengesahkan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Perubahan itu menyatakan pimpinan DPR dipilih melalui musyawarah dan mufakat.

Sedangkan PDIP bertahan dengan keyakinan bahwa pemenang pemilu harus otomatis menjadi pimpinan Dewan. Alasannya, singkronisasi antara pemerintahan dan parlemen sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang kuat.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga:
Begini Kemesraan Dua Terdakwa Pembunuh Ade Sara
Jika Bergabung ke PDIP, Ada Mahar bagi PAN-PPP
SBY Siapkan Perpu Pilkada, Jokowi: Saya Dukung
Jokowi: Siapa Bilang Harga BBM Naik November?
Siapkan Perpu, SBY: Saya Ambil Risiko Politik

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

2 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

3 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

11 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 hari lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya