TEMPO.CO, Palembang - Puluhan awak BRT 'Trans Musi', Palembang, kembali berunjuk rasa dan mogok kerja. Alasannya, para pengemudi, pramugara, staf admin, satpam, dan mekanik ini, sudah tidak mempunyai uang untuk menyambung hidup. Sudah empat bulan mereka tidak menerima gaji dari pengelola PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Suhaidi, pengemudi Trans Musi, kepada wartawan mengatakan sudah tiga bulan tidak menerima gaji. Padahal pihak perusahaan milik Pemerintah Kota Palembang ini tetap mengharuskan awak bus beroperasi seperti biasa. Di sisi lain mereka diwajibkan membiaya kehidupan keluarga serta membayar tagihan sewa rumah dan kreditan sepeda motor. "Apalagi ini mau Lebaran Haji, malu saya kalau tak bawa uang," kata Suhaidi, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca juga: Tagih THR Karyawan Trans Musi Palembang Unjuk Rasa)

Menurut Suhaidi, pengemudi seperti dia jauh lebih beruntung karena baru 3 bulan tidak menerima gaji. Sementara rekannya di bagian staf kantor, satpam, dan mekanik sudah lebih dari empat bulan tidak mendapat imbal jasa dari perusahaan. "Banyak di antara kami ini sepeda motornya ditarik leasing," katanya.

Pada Rabu pagi, puluhan awak bus yang terdiri atas sopir dan pramugara Trans Musi kembali berdemonstrasi di depan kantor Wali Kota Palembang. Mereka kembali menuntut peran Pemerintah Kota Palembang dan DPRD untuk segera mendorong manajemen PT SP2J agar segera membayarkan gaji mereka.

Gaji untuk awak bus sendiri belum dibayarkan sejak Juli hingga September lalu. "Mogok akan semakin lama karena kami sudah bosan dengan janji," kata Amril, awak Trans Musi yang lain.

Setelah berorasi dan memamerkan spanduk di halaman Pemerintah Kota Palembang, belasan awak Trans Musi diterima Asisten III Pemkot Palembang M. Hoyin. Menurut Hoyin, pihaknya segera membayar gaji kepada seluruh karyawan. Namun demikian ia tetap meminta pengunjuk rasa untuk bersabar sesuai prosedur di pemerintahan. "Tidak ada masalah lagi semuanya akan kami penuhi," kata Hoyin.

Direktur Utama PT SP2J Marwan Hasmen mengatakan gaji anak buahnya akan dilunasi. Kepastian itu ia sampaikan setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Palembang. Besar duit yang bakal didapat perseroan sekitar Rp 6 miliar untuk pelunasan utang bagi 800 karyawan. "Ada dana penyertaan modal dari Pemkot Palembang," kata Marwan.

PARLIZA HENDRAWAN

Berita lain:
Begini Kemesraan Dua Terdakwa Pembunuh Ade Sara
Jokowi: Siapa Bilang Harga BBM Naik November?
Jika Bergabung ke PDIP, Ada Mahar bagi PAN-PPP