TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan wacana Koalisi Merah Putih menggulirkan kembali pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan hal yang dipaksakan. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Apalagi, ujar Haris, wacana itu mencuat seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. "Ini jalan menuju suatu (pemerintahan) diktatorial," kata Haris kepada Tempo di depan Istana Negara, Senin, 29 September 2014. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan pemilihan langsung adalah produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. "Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR," ujarnya pada 12 September 2014. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')

Herman beralasan, pemilihan presiden 2014 banyak menimbulkan konflik yang berujung terpecah-belahnya persatuan bangsa. "Kalau pemilihan presiden langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut," ujarnya. (Baca: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan dan UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Adapun hasil voting dalam Rapat Paripurna DPR Jumat pekan lalu menyepakati pilkada oleh DPRD. Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung pilakda langsung oleh rakyat memperoleh 135 suara. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita Terpopuler:

2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi