Opsi Ketiga Ditolak, Fraksi Demokrat Walkout

Reporter

Jumat, 26 September 2014 06:53 WIB

Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2014. ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso mencabut pembukaan opsi ketiga setelah proses lobi tiap fraksi. Akan tetapi, Fraksi Demokrat merespon pencabutan opsi ketiga tersebut dengan walkout dari rapat.

"Kami sempat berembuk, keputusan (opsi ketiga) saya cabut," kata Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso, Jumat dini hari, 26 September 2014.(Baca : RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta )

Setelah menyatakan pencabutan opsi ketiga, Fraksi Demokrat diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap. Fraksi Demokrat menyatakan, tidak ingin kehadirannya membawa masalah baru. Fraksi Demokrat mengklaim, menjunjung tinggi seluruh proses yang ada dan berperan sebagai penyeimbang.

Demokrat menyayangkan forum lobi dan rapat paripurna tidak mengakomodir pilkada langsung ddengan 10 koreksi. "Maka perkenankan kami untuk bersikap netral. Kami mengambil sikap untuk walkout," kata anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Pernyataan sikap tersebut langsung disambut oleh teriakan teriakan sejumlah anggota dewan. "Demokrat banci! Demokrat ragu ragu terus!" Ratusan anggota fraksi Demokrat langsung walkout meninggalkan ruang rapat.(Baca : Putra Presiden Sukarno Demo Tolak RUU Pilkada)

Wakil Ketua Umum Demokrat Mac Sopacua saat meninggalkan ruang rapat mengatakan kecewa atas pencabutan opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan perbaikan. "Saya enggak mau berbicara soal itu terlalu capek dari pagi sampai sekarang," kata Mac.

Dia menjelaskan sikap fraksi Demokrat walkout sudah bulat dan diketahui SBY. "Kita walkout karena memang opsi kami tidak diakomodir. Kami walkout, tidak ke kiri atau ke kanan. Dan kami tidak pernah melakukan sesuatu tanpa persetujuan pimpinan," kata Mac.

Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman juga mengatakan hal senada. "Sepuluh persyaratan yang kami ajukan itu ditolak. Dukungan itu (terhadap opsi ketiga) hanya lip service saja," kata Benny. Dia mengatakan, bahwa kekecewaan fraksi Demokrat karena opsi yang diajukan mendapat penolakan.

NURIMAN JAYABUANA


Berita Terpopuler


RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
LBH Jakarta: Ahok Bisa Laporkan FPI

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

7 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

7 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

16 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya